SULSELSATU.com, JAKARTA – Bupati Wajo Amran Mahmud menandatangani Komitmen Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik (MPP) di Kantor KemenPAN-RB, Jalan Sudirman, Jakarta Selatan, Selasa (10/3/2020).
Penandatanganan ini juga turut dihadiri 48 kepala daerah se-Indonesia.
MenPAN-RB Tjahjo Kumolo menjelaskan, MPP merupakan sebuah pembaharuan, sekaligus langkah strategis dalam perbaikan dan pelayanan publik yang dikombinasikan dengan penggunaan teknologi informasi.
Baca Juga : PPPK Tuntas Oktober 2025, Pemerintah Tutup Afirmasi Non-ASN Tahun Ini
Tentunya layanan MPP ini akan terus didampingi dan dimonitor oleh Kementerian PANRB, khususnya dalam bidang kelembagaan diikuti pelayanan publik lainnya, yang diikuti reformasi birokrasi untuk akuntabilitas pemerintahan.
“Sekarang memang masih belum banyak Mal Pelayanan Publik. Nanti kita dorong terus supaya salah satu visi misi Presiden Joko Widodo dalam menyambut reformasi birokrasi,” kata Tjahjo.
Selain itu, Tjahjo juga mengapresiasi Deputi Bidang Pelayanan Publik Kementerian PANRB Diah Natalisa yang terus mengembangkan Mal Pelayanan Publik ke 48 daerah. Ia pun meminta agat ke depannya bisa meningkatkan menjadi 514 kabupaten dan kota yang menerapkan Mal Pelayanan Publik, meskipun saat ini yang sudah menerapkan baru 24 kabupaten dan kota.
Baca Juga : Mal Pelayanan Publik Pemkot Makassar Siap Digunakan 12 Desember Mendatang
Tjahjo berharap dengan kemudahan ini juga bisa memberikan perizinan, serta sesuai dengan prinsipnya seluruh instansi pusat dan daerah serta Aparatur Sipil Negara (ASN) yang memang bertugas melayani masyarakat terus berinovasi jangan monoton.
“Pelayanan yang dimaksud untuk masyarakat yang dioptimalkan yakni kemudahan dalam mengurus Surat Izin Mengemudi (SIM), surat kelakuan baik, sertifikat tanah, pajak, paspor, akte kelahiran atau kematian, kemudian e-ktp, dan lain-lain,” katanya.
“Mudah-mudahan atm-atm (Mal Pelayanan Publik) yang merupakan inovasi untuk mendobrak rutinitas yang berorientasi pada percepatan pelayanan publik, yang lebih berkualitas, itu kuncinya membangun inovasi-inovasi sekecil apapun harus mulai kita bangun,” ujarnya.
Baca Juga : 3 Catatan Penting MenPANRB Patut Jadi Perhatian Kepala Daerah Soal Penyederhanaan Birokrasi
Kemudian Mal Pelayanan Publik juga menjadi solusi terhadap anggapan bahwa pelayanan pemerintah pusat dan daerah itu lama berbelit-belit, dan tidak transparan. Menurutnya hal itulah yang harus diperbaiki supaya lebih optimal.
Ia pun menyebut kota Bogor sebagai contoh kita yang sudah menerapkan Mal Pelayanan Publik dalam konteks pemanfaatan teknologi dan informasi.
“Contoh kecil dari dukcapil dan dari kota Bogor itu, saya kira bisa dijadikan dan ditiru oleh seluruh daerah, dalam rangka mempercepat dengan membuat sistem layanan sekecil apapun, yang harus dibuat,” pungkasnya.
Baca Juga : Pemkab Gowa Buka Mal Pelayanan Publik, Akomodasi 147 Layanan Instansi Daerah dan Vertikal
Bupati Wajo Amran Mahmud mengatakan, akan segera membangun MPP dalam waktu dekat. “Insya Allah tahun ini kita akan menghadirkan Mal Pelayanan Publik di Kabupaten Wajo,” kata Amran.
Editor: Hendra Wijaya
Cek berita dan artikel yang lain di Google News
Komentar