JAKARTA – Pemerintah telah menyalurkan dana otonomi khusus (otsus) untuk Papua dan Papua Barat dari APBN sebesar Rp94,2 triliun sejak 2002 hingga 2020.
Presiden Joko Widodo telah mengintruksikan jajaran kementerian terkait untuk mengevaluasi efektivitas penyaluran dana otsus untuk kedua daerah paling timur Indonesia tersebut.
“Evaluasi menyeluruh tata kelola dan efektivitas penyaluran dana otsus ini. Ini angkanya besar. Saya minta dilihat lagi secara detail bagaimana pengelolaannya, transparansinya, dan akuntabilitasnya,” kata Jokowi di Kantor Presiden, Rabu (11/3/2020) seperti dikutip dari CNNIndonesia.
Baca Juga : VIDEO: Ribuan Siswa SMA di Wamena Demo Tolak Program Makanan Bergizi Gratis
Jokowi minta evaluasi dilakukan secara detail. Jika dana otsus yang selama ini diberikan sudah menjadi barang, ia memerintahkan menteri-menteri terkait untuk mencatatkan barang apa saja yang dihasilkan dari dana otsus.
“Penyalurannya apakah betul-betul sudah sampai ke masyarakat. Apakah sudah tepat sasaran, hasilnya seperti apa, kalau sudah jadi barang maka barang apa,” katanya.
Menurutnya, situasi di Papua dan Papua Barat yang tertinggal dibandingkan wilayah lain perlu menjadi perhatian secara menyeluruh. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) sepanjang 2019 kemarin, ekonomi Papua minus 15,72 persen.
Baca Juga : Rayakan Semangat Kemerdekaan, Bank Mandiri Dorong Peningkatan Kesehatan di Jayapura
Evaluasi kata Jokowi, perlu dilakukan supaya ke depan ekonomi di Papua dan Papua Barat bisa berkembang dan memberikan kesejahteraan bagi masyarakat mereka.
“Jadi instrumen yang digunakan pemerintah pusat dalam membangun Papua dan Papua Barat tidak hanya dengan dana otsus, tapi juga percepatan lainnya yang bersumber dari APBN,” katanya.
Jokowi mengingatkan jajarannya bahwa aturan terkait pemberian dana otsus untuk Papua dan Papua Barat akan berakhir pada 2021 mendatang. Makanya, pemerintah butuh kebijakan baru soal dana otsus untuk dua wilayah tersebut.
Baca Juga : VIDEO: Banjir Bandang di Kawasan PT Freeport Indonesia
“Saya minta kebijakan otsus Papua dan Papua Barat dikonsultasikan dengan seluruh komponen masyarakat yang ada di Papua dan Papua Barat. Ajak bicara tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama,” jelas dia.
Editor: Hendra Wijaya
Cek berita dan artikel yang lain di Google News
Komentar