SULSELSATU.com, MAKASSAR – Pemprov Sulsel menyediakan langkah-langkah taktis jika diberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Kota Makassar.
Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah menjelaskan, meskipun sudah ada izin dari Kementrian Kesehatan untuk melakukan PSBB, namun harus diperkuat dengan adanya Peraturan Wali Kota sebagai legal hukumnya.
“Sudah ada izin untuk PSBB dari Kementerian Kesehatan, tentu ini harus diikuti dengan Peraturan Wali Kota,” kata Nurdin Abdullah usai rapat dengan bupati, wali kota Forkompinda di Posko Covid-19, Jalan Jendral Sudirman Makassar, Jumat (17/4/2020).
Baca Juga : Iksan Iskandar Bersama Warga Jeneponto Terharu Saat Bertemu Nurdin Abdullah
Dia mengungkapkan, apa yang dilakukan selama ini, seperti peliburan anak sekolah, bekerja dari rumah, merupakan bagian dari PSBB.
“Tentu setiap daerah berbeda-beda. Khusus Makassar saya kira kita buat lebih slowly, tidak harus masyarakat tegang, panik, tidak perlu. Kita tidak perlu panik,” ujarnya.
Masyarakat tidak perlu khawatir karena pemerintah provinsi maupun kota sudah menyediakan langkah-langkah untuk menghadapi PSBB.
Baca Juga : Taufan Pawe Temui Nurdin Abdullah, Begini Reaksi Relawan
“Pertama kita harus menyediakan sosialisasi selama empat hari. Empat hari sosialisasi betul-betul dari kampung ke kampung kita sampaikan. Kedua, kenapa sosialisasi ini penting, agar betul-betul kita melakukan physical distancing itu secara bersama-sama. Sosial distancing, dan wajib menggunakan masker,” urainya.
“Ini adalah pokok yang akan dimuat dalam PSBB. Kalau ini diberlakukan, yang lain tentu ada penegakan hukum bagi yang melanggar. Tapi saya ingin sampaikan bahwa kita nggak usah panik,” lanjutnya.
Untuk mengatasi pendemi Covid-19 ini, kata Nurdin Abdullah, dibutuhkan kelompok dari seluruh lapisan masyarakat.
Baca Juga : Dapat Remisi Kemerdekaan, Nurdin Abdullah Bebas Dari Lapas Sukamiskin
“Seluruh yang dilarang mohon untuk dipatuhi. Karena kalau tidak, mungkin kalau hari pertama masih uji coba, tapi selanjutnya ada langkah lebih tegas lagi karena ini adalah kepentingan kita semua. Saya kira bukan anggaran yang besar, kekuatan tim yang besar memutus rantai ini. Tapi yang memutus rantai ini adalah komunitas kita, masyarakat kita, makanya dituntut kesadaran dan kedisiplinan,” terangnya.
Penulis: Jahir Majid
Editor: Hendra Wijaya
Cek berita dan artikel yang lain di Google News
Komentar