SULSELSATU.com – Komisi III DPR RI bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar rapat secara virtual, Rabu (29/4/2020).
Dalam kesempatan itu, Anggota Komisi III DPR Habiburrokhman meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memelototi proyek Kartu Prakerja yang anggarannya mencapai Rp 5,6 triliun.
Politikus Partai Gerindra itu menilai program yang bagus dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) itu berpotensi diselewengkan.
Baca Juga : Usulan ADKASI Direspons Positif, Ketua Komisi II Nilai Skema Hybrid Jadi Jalan Tengah Perjalanan Dinas DPRD
“Saya tahu itu kalau dilaksanakan dengan baik akan sangat bagus, tetapi pelaksanaannya sangat mengkhawatirkan. Jangan sampai Pak Jokowi ditipu sama anak kecil,” ujar Habiburokhman dikutip JPNN.
Politikus berlatar belakang praktisi hukum itu menegaskan, ada dua aspek yang harus diawasi KPK dalam konteks tindak pidana korupsi. Aspek pertama menyangkut proses pengadaan jasa pelatihan.
“Saya orang Palembang, Pak. Saya bingung ada pelatihan bikin pempek Rp 600 ribu,” ungkapnya.
Baca Juga : Kajati Baru Didesak Bongkar Dugaan Penyimpangan Proyek Irigasi P3A di Takalar
Habiburrokhman mempertanyakan cara menentukan harga untuk pelatihan tersebut. Sebab, tidak ada perbandingan untuk tarif jasa pelatihan itu.
“Kalau pempek, ya begitu-begitu saja, Pak. Iya kan, kapal selam, lenjer, ya kan. Rp 600 ribu? Belajar saja sama istri saya di rumah, gratis, di YouTube gratis. Pak Firli juga bisa bikin itu pempek,” katanya.
Oleh karena itu Habiburrokhman meminta KPK benar-benar mencermati realisasi anggaran dalam program Kartu Prakerja. “Itu dikejar, Pak. Ini kami geregetan, Pak,” ujarnya.
Baca Juga : Pemprov Sulsel Terseret Laporan Dugaan Korupsi Anggaran 2026 ke KPK
Anak buah Prabowo Subianto di Partai Gerindra itu menegaskan, tidak boleh ada pihak yang mengambil kesempatan di balik niat baik Presiden Jokowi.
“Kami pengin Pak Jokowi sukses dengan program Kartu Prakerja, jangan ada yang berani mengambil kesempatan,” tutup dia.
Editor: Asrul
Cek berita dan artikel yang lain di Google News
Komentar