Logo Sulselsatu

Burger King beroperasi Tanpa Izin, Nunung Sebut Pemkot Makassar Tak Adil

Asrul
Asrul

Rabu, 29 Juli 2020 13:50

Anggota DPRD Kota Makassar Nunung Dasniar. (int)
Anggota DPRD Kota Makassar Nunung Dasniar. (int)

SULSELSATU.com, MAKASSAR – Pemerintah Kota Makassar tak kunjung mengambil tindakan penutupan restoran cepat saji, Burger King (BK) yang tetap beroperasi tanpa izin resmi.

Setelah sebelumnya, Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Makassar M Ansar secara langsung meresmikan Burger King di Jalan Hasanuddin, Jumat (24/7/2020).

Yang rupanya belum mengantongi Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) dan Amdal Lingkungan.

Baca Juga : Burger King Hasanuddin Beroperasi Tanpa Izin, Pemkot Bimbang Bertindak

Legislator Partai Gerindra Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar, Nunung Dasniar mengecam tindakan Pemkot Makassar yang membiarkan perusahaan besar tanpa izin beroperasi dengan leluasa.

“Usaha yang tidak mengantongi izin harus ditutup. Pemerintah kota harus tegas, inikan peranannnya pemerintah kota,” tuturnya saat di hubungi oleh Sulselsatu.com, Rabu (29/7/2020)

Untuk itu, ia berencana akan memanggil manajemen dari Burger King dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP), meminta keterangan ihwal beroperasi tanpa izin.

Baca Juga : Ternyata Burger King yang Diresmikan Sekda Makassar Tak Punya Izin

“Saya curiga banyak lagi perusahaan besar yang tidak mengantongi izin beroperasi tanpa ada ketegasan pemerintah kota untuk menutup,” tuturnya.

“Jadi kita curiga ada apa ini pemeritah kota dengan pihak swasta yang masuk berinvestasi di Makassar,” imbuhnya.

Terlebih, kata Nunung, pembukaan restoran di buka resmi oleh Sekertaris Daerah, menurutnya ini menjadi tanda tanya besar ada apa dengan sistem perizinan kota Makassar.

Baca Juga : Gerindra Ulang Tahun, Nunung Dasniar Bagi-bagi Sembako

“Itu yang harus dipertanyakan, kepana? makanya kita harus selidiki dan tanya DPM-PTSP,” tandasnya.

Nunung mengatakan bentuk ketidakadilan Pemerintah Kota Makassar dalam penegakan lebih condong ke bawah.

“Ini tidak adilnya di pemerintah kalau usaha kecil tanpa izin harus dibongkar, langsung mereka dikasih lihat taringnya tapi kalau pengusaha besar mereka kayak menari-nari saja atas penderitaan masyarakat kecil. Itu yang saya tidak senang sebenarnya,” tutup politisi Gerindra itu.

Penulis: Resti Setiawati

Editor: Asrul

Cek berita dan artikel yang lain di Google News

Yuk berbagi informasi tentang Sulawesi Selatan dengan join di group whatsapp : Citizen Journalism Sulsel

 Youtube Sulselsatu

 Komentar

 Terbaru

Makassar02 November 2026 21:18
Pelindo Distribusikan Air Bersih ke 8 Kelurahan di Makassar
PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 4 menyalurkan bantuan air bersih kepada warga di delapan kelurahan yang tersebar di Kecamatan Tallo dan Ujun...
Olahraga02 November 2026 19:04
Fazzio Youth Festival 2026 Berakhir, Ini Daftar Pemenangnya
Sejumlah sekolah di Makassar berhasil meraih gelar juara dalam Fazzio Youth Festival (FYF) 2026 yang digelar PT Suracojaya Abadimotor (SJAM) di GOR Un...
Makassar02 November 2026 16:52
Aset Keuangan Syariah Tembus Rp3.300 Triliun, OJK Siapkan Strategi Penguatan
Industri keuangan syariah Indonesia terus menunjukkan perkembangan di tengah ketidakpastian ekonomi global....
Ekonomi02 November 2026 16:25
PLN Bantu 25 Perempuan Pesisir Paotere Kembangkan Usaha Kerajinan Sisik Ikan
PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan Sulawesi (UIP Sulawesi) membantu meningkatkan kapasitas usaha Kelompok Perempuan Pesisir Paotere melalui progr...