SULSELSATU.com, MAKASSAR – Pemerintah Kota Makassar mewacanakan “menyulap” truk sampah menjadi bus pariwisata.
Bus tersebut dibuka untuk umun dan tanpa biaya dengan mengambil rute sepanjang 21 kilometer di sekitaran Anjungan Pantai Losari.
Rute tersebut di antaranya Anjungan Losari, Jalan Penghibur, Pasar Ikan, Jalan Ujung Pandang, Jalan Nusantara, Jalam Ahmad Yani, Jalan Jenderal Sudirman, Jalan Haji Bau dan Jalan Metro Tanjung Bunga.
Baca Juga : Legislator DPRD Makassar Sentil GMTD, Fasum-Fasos Baru 7 Klaster Diserahkan ke Pemkot
Menanggapi itu, Ketua Komisi C DPRD Kota Makassar, Abdi Asmara menilai modifikasi mobil truk sampah atau truk Tangkasaki menjadi bus pariwisata perlu diuji kelayakannya.
“Wacana mengubah mobil tangkasi jadi mobil pariwisata saya kira niatnya bagus, tapi apakah sudah diuji kelayakannya,” ujarnya, di kantor komisi B DPRD Kota Makassar, Senin (31/8/2020).
Menurutnya, memodifikasi barang bekas membutuhkan biaya operasional. Seharusnya, kata Abdi, pemerintah membandingkan biaya membeli bus baru dengan memodifikasi truk sampah.
Baca Juga : Legislator Makassar Desak GMTD Bangun Instalasi Pengolahan Air, Jangan Bebani PDAM
“Kalau dari bekas kita ubah yakin dan percaya saat dipakai nanti lebih banyak biaya operasionalnya,” kata Abdi.
“Jangan sampai hanya beda sedikit kalau kita beli mobil baru karena saya yakin dan percaya kalau mobil sudah tua dikaroseri biaya pemiliharaanya juga tinggi karena ada penyusutan,” imbuhnya.
Legislator Partai Demokrat ini menilai, di masa jabatan Rudy Djamaluddin sebagai Pj Wali Kota Makassar seharusnya lebih fokus memberdayakan UMKM dan pemberdayaan masyarakat di masa pandemi Covid-19.
Baca Juga : DPRD Makassar Ungkap Perumahan Milik GMTD Berisi 2 Ribu Hunian Tanpa Rumah Ibadah
Bahkan, ia pesimis ketika terjadi pemilihan Walik Kota dan Wakil Wali Kota Makassar, tidak bisa melanjutkan program tersebut.
“Inikan harus dilanjutkan jangan sampai ini dibuat akhirnya nanti tidak berlanjut, beda dengan visi wali kota yang sudah terpilih,” katanya.
“lebih baik kerja yang ringan -ringan, artinya bagaimana pemerintah kota ini merangkul pengusaha kecil khususnya UMKM supaya ekonomi kita lebih bagus, itu yang perlu dipikirkan dulu,” kata dia.
Baca Juga : Legislator PDIP Tenri Uji Soroti Kebijakan Pemkot Makassar Tertibkan PKL di Barombong
Penulis: Resti Setiawati
Editor: Kink Kusuma Rein
Cek berita dan artikel yang lain di Google News
Komentar