Logo Sulselsatu

Dewan Bingung, Kerja Pj Walikota Makassar Tak Jelas

Asrul
Asrul

Jumat, 29 Januari 2021 23:13

Pj Wali Kota Makassar Rudy Djamaluddin. (ist)
Pj Wali Kota Makassar Rudy Djamaluddin. (ist)

SULSELSATU.com, MAKASSAR – Masa jabatan Pj Walikota Makassar, Rudy Djamaluddin segera berakhir.

Sementara, dimasa jabatanya Rudy Djamaluddin masih menjadi sorotan baik kebijakan dan kinerjanya.

Menanggapi itu, Ketua Komisi D Bidang Pendidikan dan Kesejahteraan Masyarakat DPRD Makassar, Wahab Tahir mengaku tidak dapat menilai kinerja Rudy Djamaluddin

Baca Juga : Erick Horas Apresiasi Pelaksanaan Pilket RT/RW yang Dinilai Demokratis

Pasalnya, jika dibandingkan PJ Walikota Sebelumnya yakni Iqbal Suhaeb dan Yusran Yusuf, kata Wahab, Rudy diperhadapkan dengan pademi Covid-19.

“Kalau kita mau evaluasi kinerja Rudy ini agak sulit, karena langsung di perhadapkan dengan Pandemi Covid-19,” ujar Wahab saat dihubungi oleh Sulselsatu.com, Jumat (29/1/2020)

“Sehingga kinerja yang paling utama melakukan penanganan terhadap pandemi Covid-19 itu. Dia fokus di situ dan hampir semua angggaran kan direfocusing,” tambah Ketua Komisi D itu.

Baca Juga : Sosper Perda Pajak Makassar, Andi Tenri Uji Minta Warga Lebih Disiplin Bayar Pajak

Wahab mengatakan Rudy tidak dapat berbuat banyak dimasa jabatannya yang singkat. Penilaian atau evaluasi kinerja tidak etis dilakukan sebab ia masih menjabat.

“Menurut saya biarkan dia bekerja, menyelesaikan masa jabatannya, sesuai dengan undang-undang. Tidak bisa dievaluasi orang yang masih dalam tahap proses perjalanan, jalankan roda pemerintahan. Itu namanya tidak objektif,” jelasnya

“Biarkan dia selesaikan masa baktinya sebagai Pj Walikota biar kita lakukan evaluasi. Ada namanya Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ). Itu kita evaluasi secara kelembagaan, secara organisasi,” tandasnya.

Baca Juga : Muchlis Misbah Sosialisasikan Perda Pembinaan Anjal Gepeng di Makassar

Sementara, Anggota Komisi A Bidang Hukum dan Pemerintahan dan Aset DPRD Kota Makassar, Hamzah Hamid mengatakan setiap penimpin memiliki pro dan kontra.

“Saya kira tidak bisa dinafikan, seorang pemimpin ada yang berhasil ada yang gagal. Pj ini sangat singkat jabatannya kalau ada yang kurang nanti diperbaiki Walikota terpilih,” elasnya.

Ia mengatakan masa jabatan yang singkat dan kewenangan terbatas membuat Rudy Djamaluddin tidak dapat berbuat banyak.

Baca Juga : Andi Tenri Indah Dorong Evaluasi Menyeluruh Program ASS demi Cegah Pemborosan Anggaran

Diketahui, Pj Walikota pertama dijabat oleh Iqbal Suhaeb berdasarkan SK yang tertanggal 13 Mei 2019 – 13 Mei 2020. Iqbal menjalankan roda pemerintahan selama setahun.

Selanjutnya, Yusran Jusuf yang menjabat paling singkat hanya 43 hari, sebab dinilai tidak dapat menekan lonjakan kasus COVID-19.

Kemudian, Yusran Jusuf diganti oleh Rudy Djamaluddin yang saat ini masih menjabat PJ Walikota Makassar

Baca Juga : DPRD dan Pemkot Makassar Sepakat Perkuat Kebijakan Berbasis Aspirasi Lapangan

Penulis: Resti Setiawati
Editor: Asrul

Cek berita dan artikel yang lain di Google News

Yuk berbagi informasi tentang Sulawesi Selatan dengan join di group whatsapp : Citizen Journalism Sulsel

 Youtube Sulselsatu

 Komentar

 Terbaru

Makassar29 Januari 2026 17:43
Soal PSEL Makassar, Munafri: Aspirasi Warga Jadi Pertimbangan Utama
SULSELSATU.com MAKASSAR – Pemerintah Kota Makassar menegaskan bahwa rencana Proyek Pengelolaan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) tidak akan d...
Politik29 Januari 2026 16:33
Disaksikan Istri dan Anak, Kaesang Perkenalkan RMS Sebagai Kader PSI di Forum Rakernas Makassar
SULSELSATU.com, MAKASSAR — Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep secara resmi memperkenalkan mantan Ketua DPW Partai NasDem...
Makassar29 Januari 2026 13:46
Wali Kota Makassar Minta RKPD 2027 Fokus pada Dampak dan Keberlanjutan
SULSELSATU.com MAKASSAR – Pemerintah Kota Makassar mulai mematangkan arah pembangunan tahun 2027 melalui Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal ...
Sulsel29 Januari 2026 09:36
Komitmen Jamin Kesehatan Masyarakat, Gowa Raih UHC Award Kategori Pratama 2026
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gowa meraih Penghargaan Universal Health Coverage (UHC) Kategori Pratama pada Penerimaan Penghargaan UHC Award 2026 dira...