SULSELSATU.com, MAKASSAR – Walikota Makassar, Moh Ramadhan Pomanto menjanjikan bakal melakukan lelang jabatan di Pemerintah Kota Makassar dalam waktu dekat.
Danny mengatakan telah melakukan kordinasi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Persiapan lelang akan dilakukan setelah Launching Makassar Recover.
“Setelah kita launching Makassar Recover saya dan Ibu Fatma akan mengusulkan ke kemendagri. Sudah kontek-kontekan dengan semua,” ujar Danny.
Baca Juga : Silaturahmi Penuh Makna, Munafri Gali Nasihat Kepemimpinan dari JK
Danny mengatakan alasan dirinya dan Wakil Walikota, Fatmawati Rusdy tidak memilih satupun peserta yang lolos hingga tiga besar. Pasalnya, nama-nama peserta lelang yang terjaring hingga 3 besar tak ada satupun sesuai kriteria, bahkan dianggapnya banyak orang bermasalah bisa lolos.
“Saya sudah sampaikan saya tidak memilih satupun, sehingga kita ulang.
Sebelumnya 8 SKPD, kita ulang sekarang semua. Masa 16 jabatan yang kosong cuma 8 jabatan yang dilelang,” ujar Danny.
Olehnya Danny memerintahkan agar lelang jabatan Pemkot Makassar diulang, dan segera dibentuk panitia seleksi dengan melibatkan pihak dari Pemkot Makassar.
Baca Juga : Wali Kota Makassar Sidak Mess Pemkot di Jakarta, Temukan Fasilitas Tak Layak Pakai
Selain itu, ia membeberkan bahwa bukan hanya 8 SKPD yang akan dilelang tetapi hampir seluruhnya sesuai kebutuhan, apalagi ada beberapa akan pensiun.
Danny memperkirakan sebanyak 20 jabatan akan dilelang nantinya.
“Sesuai kebutuhan 16 pejabat yang kosong, mau pensiun ada 2 lagi, kenapa tidak sekalian. Sesuai kebutuhan kalau 20 yang kosong misalkan kena pecat,” katanya.
Baca Juga : Pemerintahan Appi–Aliyah Perkuat Kinerja Lewat Tim Ahli Berisi Tokoh Nasional dan Akademisi
Ia meminta lelang jabatan eselon II yang dilakukan oleh Danny Pomanto nantinya akan transparan. Panitia Khusus (Pansus) yang ditunjuk juga merupakan orang yang punya integritas.”
Begitupula selama proses lelang nanti. Walikota Makasar 2014-2019 ini memastikan tidak ada nepotisme selama seleksi nanti.
“Kita suruh masuk inspektorat untuk mengusut semua SKPD yang sifatnya koruptif,” tandasnya.
Baca Juga : Libatkan 400 Petugas, DLH Makassar Validasi Data Penerima Manfaat Iuran Sampah Gratis
Penulis: Resti Setiawati
Editor: Asrul
Cek berita dan artikel yang lain di Google News
Komentar