Logo Sulselsatu

Bawaslu Sulsel Canangkan Desa Sadar Anti Politik Uang di Luwu

Asrul
Asrul

Selasa, 27 Juli 2021 15:20

Bawaslu Sulsel Canangkan Desa Sadar Anti Politik Uang di Luwu

SULSELSATU.com, MAKASSAR – Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan membuka secara resmi Sosialisasi Desa Pengawasan Pemilu di Desa To’Lemo, Kecamatan Lamasi Timur, Kabupaten Luwu. Sosialisasi ini dalam rangka pencanangan desa sadar pengawasan dan anti politik uang.

Sosialisasi ini dihadiri oleh Ketua Bawaslu Sulsel Laode Arumahi, Anggota Bawaslu Sulsel Amrayadi, Kasek Bawaslu Sulsel Jalaluddin, Ketua Bawaslu Luwu Asriani Baharuddin, anggota Bawaslu Luwu Kaharuddin A dan Sam Abdi, Kades dan Warga desa To’Lemo.

Kepala Sekretariat Bawaslu Sulsel Jalaluddin menjelaskan sosialisasi dan pencanangan desa sadar pengawasan bertujuan untuk menguatkan SDM masyarakat dan membangun kesadaran mental dalam menolak politik uang.

Baca Juga : Bawaslu Sulsel Harap Alumni SKPP Pelopor Pemantau Pemilihan

Sementara itu Kades To’Lemo Udding berharap dengan kegiatan ini dapat memberi hal positif pada masyarakat. Kondisi masyarakat bisa aman terkendali dengan adanya peran serta masyarakat dan pemerintah.

Sponsored by MGID

“Demikian pula dalam pengawasan pemilu yang melibatkan masyarakat. Hingga perlu ada kesadaran secara kolektif untuk menjaga stabilitas dalam pesta demokrasi,” katanya, Selasa (27/7/2021).

Udding menambahkan pembangunan bukan hanya persoalan dari fisik tapi juga membangun kepasitas dan pengetahuan terhadap sesuatu hingga memberi sebuah nilai. Salah satunya nilai melalui kegiatan yang dilaksanakan Bawaslu.

Baca Juga : Ketua Bawaslu Sulsel Sebut Kampanye Politik Uang Harus Dimulai Dari Desa

Lewat kegiatan ini masyarakat bisa memahami dan terbangun kesadaran untuk melakukan pengawasan secara mandiri dalam menjaga proses demokrasi .

Ketua Bawaslu Sulsel Laode Arumahi menjelaskan bahwa konstitusi melalui amandemen mempertegas bahwa kedaulatan ada ditangan rakyat dan dilaksanakan berdasarkan UUD. Kedaulatan ini berarti kekuasaan berada di tangan rakyat.

“Kedaulatan ini juga dapat dilihat dari proses demokrasi yang bersifat memberikan amanah kekuasaan pada orang tertentu. Seperti pada Pilpres, Pilcaleg, Pilkada hingga Pilkades,” kata Arumahi.

Baca Juga : Ketua Bawaslu Sulsel Ingatkan Bahaya “Racun” Politik Uang di Palopo

Sekalipun hal ini normal namun tetap ada kendala yang merusak proses demokrasi. Seperti politik uang. Karena efek negatif dari hal ini adalah pemimpin yang terpilih tidak lagi mendiri karena proses jual beli suara yang merusak demokrasi.

Hingga proses dalam pemerintahan bukan lagi partisplipasi masyrakat tapi berdasarkan tawar menawar dari proses demokrasi yang didasarkan pada politik uang.

Menutup sambutannya Arumahi mengajak masyarakat untuk tidak berhenti dan selalu berusaha senantiasa membangun kesadaran bersama dalam memperbaiki demokrasi dan menolak berbagai hal terkait dengan politik uang.

Sponsored by ADVERTNATIVE

 Komentar

 Terbaru

Kesehatan17 September 2021 14:43
PMI Sulsel Siapkan Plasma Konvalesen Gratis untuk Pasien Covid
SULSELSATU.com, MAKASSAR – Palang Merah Indonesia Sulawesi Selatan (PMI Sulsel) siapkan plasma konvalesen gratis di markas PMI Sulsel, Jalan Lan...
Ekonomi17 September 2021 13:45
Komitmen Pada Isu Lingkungan, PLTU Co-firing Enceng Gondok Raih Penghargaan Internasional
SULSELSATU.com, MAKASSAR – PT PLN (Persero) berupaya terus menjaga keseimbangan aspek lingkungan hidup dan keekonomian operasional, termasuk di ...
Video16 September 2021 23:06
VIDEO: Emak-emak Ini Tuduh Driver Ojol Curi Emas Ketika Antar Paket COD
SULSELSATU.com – Seorang driver ojek online dituduh curi emas milik seorang ibu-ibu viral di media sosial. Ojol DKI Jakarta dituduh mencuri seju...
Sponsored by MGID
Makassar16 September 2021 21:02
Dewan Pengawas BPJS Kesehatan Temui Wali Kota Danny
SULSELSATU.com, MAKASSAR – Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto (Danny Pomanto) menerima kunjungan Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS)...