Logo Sulselsatu

Tiga Ranperda yang Diusul Pemkab Gowa Masuk Tahapan Pembahasan Dewan

Asrul
Asrul

Rabu, 06 Oktober 2021 21:05

Bupati Gowa Adnan Purichta Ichsan. Ist
Bupati Gowa Adnan Purichta Ichsan. Ist

SULSELSATU.com, GOWA – Usai tiga buah Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) yang diserahkan oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gowa pada Jumat (1/10) lalu, delapan fraksi DPRD Kabupaten Gowa menyetujui Ranperda tersebut dibahas ke tahap selanjutnya sesuai dengan mekanisme yang ada.

Hal itu terlihat saat masing-masing juru bicara fraksi menyampaikan pemandangannya di Rapat Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Kabupaten Gowa di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Gowa, Rabu (6/10).

Tiga buah Ranperda yang diserahkan adalah Ranperda tentang Zona Nilai Tanah (ZNT), Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Kabupaten Gowa Tahun 2021 – 2035 dan Perubahan Atas Perda Kabupaten Gowa Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.

Baca Juga : Pemda Gowa dan Polda Sulsel Kolaborasi Percepat Cakupan Vaksinasi

Juru Bicara Fraksi PKB, Muhammad Dahrul Jabir mengaku mengapresiasi langkah pemerintah Kabupaten Gowa dalam mengusulkan tiga Ranperda ini. Menurutnya ketiga Ranperda tersebut akan meningkatkan potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Gowa.

Sponsored by MGID

Pada Ranperda Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Kabupaten Gowa Tahun 2021 – 2035 kata Dahrul, pariwisata kedepannya sangat menjanjikan terhadap perekonomian di Kabupaten Gowa khususnya dalam peningkatan PAD dan dapat memperluas kesempatan kerja dan kesempatan berusaha sebagai andalan dalam pembangunan dan pertumbuhan daerah.

“Kami mengapresiasi dan memberikan penghargaan kepada Pemkab Gowa serta diharapkan pengelolaan kepariwisataan Gowa kedepan bisa menyediakan fasum yang memadai pada tempat wisata untuk menarik wisatawan datang ke Gowa,” ungkapnya.

Baca Juga : OJK Kolaborasi Pemkab Gelar Vaksinasi 5 Ribu Dosis

Sementara pada Ranperda Zona Nilai Tanah, juga turut diapresiasi PKB karena Pemkab Gowa berupaya membuat produk hukum daerah yang salah satu wujud tata kelola dalam kerangka pembangunan nasional yang diselenggarakan pemerintah daerah.

Kendati demikian dirinya menyarankan agar dikaji lebih mendalam khususnya dalam penetapan zona tanah karena berkaitan dengan tanggungjawab, keserasian dan manfaat.

“Zona nilai tanah di kabupaten Gowa perlu dicermati lebih mendalam seperti dalam menentukan zona nilai tanah yang terlebih dahulu melihat potensi pemanfaatan tanah sehingga dapat menentukan kelas tanah itu sendiri,” jelasnya.

Baca Juga : Pemkab Gowa Optimis Tingkatkan Realisasi APBD

Sedangkan terkait Ranperda Perubahan Atas Perda Kabupaten Gowa Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Dahrul mengungkapkan Ranperda tersebut merupakan implementasi dari undang-undang Cipta kerja dan sesuai peraturan perundangan bahwa sektor pertambangan adalah kewenangan provinsi.

“Kami juga memberikan apresiasi atas inisiatif Pemda untuk merubah Perda tersebut dan diharapkan dalam pelaksanaan penambangan yang ada dapat dievaluasi untuk mencegah dampak lingkungan yang ada di sekitarnya,” harapnya.

Menanggapi hal ini, Bupati Gowa, Adnan Purichta Ichsan mengatakan ketiga Ranperda ini diusulkan untuk meningkatkan PAD Kabupaten Gowa. Pasalnya di masa pandemi Covid-19 ini perekonomian cukup sulit, terlebih terjadi pemotingan anggaran pada beberapa sektor.

Baca Juga : Pemkab Gowa Optimis Tingkatkan Realisasi APBD

“Cukup berat di tahun 2022 karena pandemi Covid-19 yang sangat menghambat perekonomian kita. Kenapa kita dorong tiga ranperda ini agar kita tidak keteteran dengan situasi pandemi yang diharapkan nantinya bisa menutupi minimal 50 persen dari pemotongan-pemotongan yang dilakukan karena adanya pandemi Covid19,” jelasnya.

Adnan menjelaskan bahwa pajak pariwisata, pemukiman, dan minerba adalah sektor yg besar untuk sumber PAD. Karena, hasil pendapatannya dapat langsung masuk ke Kabupaten Gowa.

“Dengan adanya Ranperda ini, nantinya diharapkan dapat membangun dan mendorong sektor pariwisata agar lebih kreatif lagi. Sedangkan Ranperda ZNT nantinya akan menjadi dasar untuk menetapkan standar umum dalam transaksi jual beli tanah,” jelasnya.

Sponsored by ADVERTNATIVE

 Komentar

 Terbaru

Makassar28 November 2021 01:36
Amson Padolo Tekankan Perlunya Tata Kelola Data Pemerintah Terintegrasi
SULSELSATU.com, MAKASSAR – Kepala Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian (Diskominfo SP) Provinsi Sulawesi Selatan Amson Padolo m...
Sulsel27 November 2021 22:11
Pemda Gowa dan Polda Sulsel Kolaborasi Percepat Cakupan Vaksinasi
SULSELSATU.com, GOWA – Pemerintah Kabupaten Gowa bersama Polda Sulawesi Selatan kolaborasi mempercepat cakupan vaksinasi di wilayah tersebut. De...
Sulsel27 November 2021 20:15
Cakupan Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua di Sulsel Baru 28,45 Persen
SULSELSATU.com, MAKASSAR – Capaian vaksinasi Covid-19 di Sulsel terus digenjot. Untuk dosis 1 di provinsi Sulsel tercatat hingga hari ini Sabtu...
Sponsored by MGID
Makassar27 November 2021 20:00
Rektor UNM Menerima Kunci Secara Simbolis Rumah Grand Pinisi UNM dari Developer
SULSELSATU.com, MAKASSAR – Universitas Negeri Makassar (UNM) secara resmi menerima kunci secara simbolis perumahan Grand Pinisi UNM dari Develop...