Logo Sulselsatu

Siang Ini Nurdin Abdullah Jalani Sidang Vonis Kasus Suap di Pengadilan Tipikor Makassar

Asrul
Asrul

Senin, 29 November 2021 11:17

Direktur PT Lantoraland Andi Kemal Wahyudi bersama Gubernur Sulsel nonaktif Nurdin Abdullah. Ist
Direktur PT Lantoraland Andi Kemal Wahyudi bersama Gubernur Sulsel nonaktif Nurdin Abdullah. Ist

SULSELSATu.com, MAKASSAR – Pengadilan Tipikor Makassar rencananya akan menggelar sidang vonis terhadap kasus suap dan gratifikasi terhadap Gubernur Sulsel non aktif Nurdin Abdullah Senin (29/11/2021) pukul 11.00 Wita.

Nurdin sendiri akan menghadiri sidang tersebut secara virtual. Untuk diketahui, Nurdin sebelumnya dituntut 6 tahun penjara, denda Rp 500 juta, dan sejumlah hukuman tambahan lainnya.

“Ya benar, hari ini sidang putusan untuk terdakwa Nurdin Abdullah Edy Rahmat,” ujar Jaksa KPK Dodi Silalahi dikutip detikcom, Senin (29/11/2021).

Baca Juga : Pesan Nurdin Abdullah ke Andi Sudirman Saat Bertemu di Sukamiskin: Majumi Lagi

Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK menuntut Nurdin Abdulllah dihukum 6 tahun penjara hingga denda Rp 500 juta. Jaksa menilai Nurdin terbukti melanggar dakwaan kesatu pertama, Pasal 12 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor seperti diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana juncto Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

“Menjatuhkan kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 tahun dan denda sebesar Rp 500 juta dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti pidana kurungan selama enam bulan,” lanjut Jaksa.

Dalam pertimbangan jaksa, hal memberatkan Nurdin ialah perbuatannya yang dinilai sudah mencederai kepercayaan masyarakat, apalagi terdakwa pernah meraih penghargaan Bung Hatta Award yang semestinya mampu menginspirasi masyarakat untuk tidak melakukan tindak pidana korupsi.

Baca Juga : DPRD Sulsel Terima Keppres Pemberhentian Nurdin Abdullah

“Adapun hal yang meringankan terdakwa belum pernah dihukum, sopan dalam persidangan, dan mempunyai tanggungan keluarga,” tutur Jaksa Zaenal Abidin.

JPU KPK juga menuntut agar hak politik Nurdin Abdullah dicabut selama 5 tahun.

“Menjatuhkan hukuman tambahan kepada terdakwa berupa pencabutan hak dipilih dalam jabatan publik selama 5 tahun terhitung sejak terdakwa selesai menjalani pidana,” kata Zaenal.

Baca Juga : Pengamat Sebut Tuntutan Pidana dan Denda Nurdin Abdullah Tidak Logis: Harusnya 12 Tahun Penjara

Dalam pertimbangan hukuman tambahan tersebut, jaksa menilai Nurdin terbukti secara sah menerima gratifikasi dari kontraktor proyek di Sulsel untuk kepentingan pribadinya.

“Oleh karena itu, cukup arif dan bijaksana jika kemudian majelis hakim memutus untuk mencabut hak atas diri terdakwa untuk dipilih atau menduduki jabatan publik,” tutur Zaenal.

Jaksa mengungkapkan, tuntutan pencabutan hak politik itu sejalan dalam menimbulkan efek jera terhadap terdakwa sebagaimana menjadi salah satu tujuan hukum pidana.

Baca Juga : Pengamat Sebut Tuntutan Pidana dan Denda Nurdin Abdullah Tidak Logis: Harusnya 12 Tahun Penjara

Namun demikian pencabutan hak politik tersebut juga harus diatur dalam batasan waktu tertentu seperti diatur dalam Pasal 381 KUHP.

Tuntutan lainnya, JPU meminta agar Nurdin Abdullah dimiskinkan dengan mengembalikan uang negara Rp 3 miliar dan SGD 350 ribu.

“Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp 3.187.600.000 dan SGD 350 ribu,” kata jaksa KPK Zaenal Abidin di Pengadilan Tipikor Makassar, Senin (15/11).

Baca Juga : Pengamat Sebut Tuntutan Pidana dan Denda Nurdin Abdullah Tidak Logis: Harusnya 12 Tahun Penjara

Jika ketentuan tersebut tak dibayar oleh Nurdin, jaksa berharap majelis hakim menjatuhkan pidana penjara selama 1 tahun.

“Dengan ketentuan apabila terdakwa tidak membayar uang pengganti dalam jangka satu bulan setelah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut,” beber Zaenal.

“Dalam hal terdakwa tidak mempunyai uang yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dijatuhi pidana penjara selama satu tahun,” lanjut Zaenal.

 Komentar

 Terbaru

Makassar07 Agustus 2022 21:44
Ketua KONI Makassar dan Camat Tallo Buka Turnamen Sepak Bola Piala Ketua DPRD Makassar
SULSELSATU.com, MAKASSAR – Camat Tallo Alamsyah Sahabuddin bersama Ketua KONI Makassar Ahmad Sosanto berkunjung ke Kelurahan Lakkang Kecamatan T...
Politik07 Agustus 2022 21:38
Lautan Manusia Padati Senam Sehat Amir Uskara di Bontonompo Gowa
SULSELSATU.com, GOWA – Animo masyarakat Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan, untuk bertemu dengan Anggota DPR RI Amir Uskara yang juga Wakil Ketua ...
Sulsel07 Agustus 2022 20:34
Syaharuddin Alrif Optimis Luwu Raya Jadi Basis Partai NasDem
SULSELSATU.com, LUWU – Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai NasDem Sulawesi Selatan, kembali bakar semangat seluruh kader di Kabupaten Luwu. Keha...
Makassar07 Agustus 2022 19:27
Dukungan Relawan Desa Tambah Kekuatan Ganjar Pranowo di Sulsel
SULSELSATU.com, MAKASSAR – Basis kekuatan pendukung Ganjar Pranowo di Sulsel bertambah. Kali ini dari ribuan orang yang tergabung dalam Jaringan...