SULSELSATU.com, MAKASSAR – Komunitas Pedagang Kaki Lima (PKL) di Taman BPJS Ketenagakerjaan kawasan CPI Makassar menemui para wakil rakyat di DPRD Sulsel, Selasa (24/5/2022).
Dalam forum Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar Komisi C dipimpin Andre Prasetyo Tanta terungkap sejumlah permasalahan yanh dihadapi para PKL.
Pertama, para PKL yang berjumlah 60 orang saat ini dilarang berjualan, kedua lapak yang disiapkan bagi pedagang terlalu kecil untuk berjualan.
Baca Juga : Koperasi Merah Putih Minta Akses Lahan Pemprov, Andre Tanta Siap Kawal Aspirasi Warga Gunung Sari
“Makanya dari beberapa permasalahan yang disampaikan itu, akan kita tindaklanjuti dengan kunjungan ke lapangan besok sore melihat bagaimana fakta-faktanya,” kata APT yang juga sebagai Wakil Ketua Komisi C itu.
Hal lain kata politisi muda NasDem ini, PKL yang awalnya berprofesi sebagai nelayan kehilangan mata pencaharian akibat dari reklamasi kawasan CPI.
“Akhirnya mereka beralih profesi, awalnya nelayan sekarang jadi PKL, meminta semacam kompensasi dalam artian biaya sewa tidak mahal karena inikan aset pemerintah,” jelas APT.
Baca Juga : Minim Armada Sampah di Buloa, Ketua Komisi C DPRD Sulsel Janji Koordinasi dengan Pemkot
Soal para PKL diminta berhenti menjual, karena alasan keindahan dan belum melakukan pembayaran retribusi.
“Kita akan mencari solusi terbaik bagi para PKL ini, biar bagamanapun mereka adalah warga kita yang patut diberikan perhatian agar perekonomiannya tetap baik apalagi dengan kondisi pandemi,” jelas legislator NasDem itu.
Cek berita dan artikel yang lain di Google News
Komentar