SULSELSATU.com, MAKASSAR – Suksesi dalam kepengurusan Persatuan Bulutangkis Seluruh Indonesia (PBSI) Kota Makasar mulai bergulir. Sejumlah nama digadang-gadang mengincar posisi ketua.
Musyawarah kota (Muskot) PBSI Makassar sudah diagendakan untuk pemilihan pengurusan PBSI periode selanjutnya.
Hanya saja aturan dalam pemilihan pengurus PBSI yang baru menuai sorotan dari sejumlah klub badminton. Salah satunya dari pengurus PB Radiks.
Amir Ilyas dari PB Radix mempertanyakan aturan panitia Muskot yang tidak memberi hak suara terhadap klub yang baru terdaftar dan mendapat SK pengesahan satu tahun. Salah satunya adalah PB Radix.
“Sementara dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga atau AD/ART disebutkan bahwa yang punya hak suara adalah klub terdaftar dan berusia minimal 1 tahun,” ungkap lelaki yang akrab disapa Pak Prof itu.
Berdasarkan hal tersebut, kata Pak Prof, pengurus PB Radiks melayangkan surat protes yang merujuk pada AD/ART, Peraturan Organisasi (PO) kepada PBSI Kota Makassar.
Surat itu untuk mempertanyakan aturan pemilihan mengingat PB Radiks sudah terdaftar beberapa tahun lalu.
“Pertanyaan besar kami, kenapa hak suara PB Radiks dihilangkan. Yang dapat menghilangkan hak suara apabila klub tersebut dibekukan seperti yang tertuang pada PO. Sementara klub kami tidak pernah dibekukan,” ujarnya.
Dia pun meminta kepada pengurus PBSI Makassar agar tidak melanjutkan tahapan pemilihan yang sementara dijalankan sampai hal ini mendapatkan solusi.
Lebih jauh ditekankan, PBSI Kota Makassar harus menjadi pengayom bagi semua klub yang terdaftar, sebagaimana tertuang dalam AD/ART dan PO PBSI. Jangan sampai Muskot digekar hanya mementingkan kepentingan kelompok tertentu.
Apabila Muskot tetap dilaksanakan tanpa melibatkan klub-klub yang sudah punya SK dari PBSI Makassar dan hak suara, maka dikhawatirkan Muskot PBSI Makassar berpotensi melanggar AD/ART, serta Peraturan Organisasi sehingga berakibat pada batalnya Muskot PBSI Makassar demi Hukum.
“Kami juga melaporkan kejadian ini ke pengurus KONI Makassar dan PBSI Sulsel agar mendapat perhatian serius, mengingat KONI adalah organisasi yang berwenang membina cabang olahraga.
Sementara PBSI Sulsel merupakan kepengurusan induk berada satu tingkat di atas kabupaten/kota,” tandasnya.
Cek berita dan artikel yang lain di Google News
Komentar