SULSELSATU.com, MAKASSAR – Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Kota Makassar mendesak Pemkot Makassar untuk menganggarkan pemeliharaan dan pembangunan gedung kantor di APBD Pokok tahun 2023.
Menurut Wakil Ketua DPRD Makassar, Andi Suhada Sappaile hingga kini belum ada pemenang tender untuk belanja pemeliharaan gedung Kantor di Sekretariat DPRD Makassar yang telah dianggarkan di tahun ini sebesar Rp187.520.000.
Pemeliharaan bangunan gedung Dinas Lingkungan Hidup sebesar Rp197.723.000 dan Pemeliharaan Gedung Badan Penanggulan Bencana Rp170.708.000.
Baca Juga : Legislator PDIP Tenri Uji Soroti Kebijakan Pemkot Makassar Tertibkan PKL di Barombong
“Ini sudah ada tiga anggaran pemeliharaan gedung yang sekarang dilelang sudah habis masanya, sudah jelas ini tidak bisa lagi dipakai. Sedangkan ada banyak gedung yang perlu untuk merenovasi atau membangun beberapa gedung perkantoran yang hingga saat ini statusnya masih peminjaman dan tidak layak huni,” kata Suhada.
Ketua DPC PDIP Makassar ini melanjutkan bahwa anggaran pemeliharaan dan pengadaan gedung baru harus dianggarakan kembali di APBD Pokok 2023.
“Kita sudah usulkan anggaran yang terhambat diusulkan kembali di APBD 2023, dan ditambah ada pembangunan gedung kelurahan, puskesmas yang menumpang dibuatkan gedung baru. Sehingga, hasilnya akan lebih terukur sekaligus menjadi referensi perencanaan kedepannya yang lebih baik,” katanya.
Baca Juga : Legislator PDIP Udin Malik Dorong Kesadaran Arsip Vital di Makassar saat Lakukan Pengawasan
Sementara itu, Anggota Banggar DPRD Kota Makassar, Hamzah Hamid mendesak APBD-P tahun 2023 dianggarkan pembangunan gedung perkantoran, puskesmas dan pasar yang kini tak layak.
Selain itu, utilitas lainnya terkait dengan infrastruktur jalan dan drainase serta fasilitas pendidikan yang menjadi kebutuhan dasar dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat.
“Kami meminta Pemkot fokus pengembangan beberapa Puskesmas, Pembangunan Pasar Cendrawasih dan Pasar Sambung Jawa, Pembangunan Kantor Camat Mariso, Pembangunan Kantor Lurah Mattoangin, Mario dan Kunjungmae,” ujarnya.
Baca Juga : Dewan Desak Pemkot Makassar Tak Tanggung Beban Fasum-Fasos GMTD yang Belum Diserahkan
Legislator Fraksi PAN DPRD Makassar ini juga mengaku program kegiatan lainnya harus memperhatikan hasil-hasil Reses dan Musrenbang. Rancangan APBD-P tahun anggaran 2023 yang terdiri atas Pendapatan Daerah yang direncanakan sebesar Rp4,78 Triliun lebih dan Belanja Daerah direncanakan sebesar Rp5,66 Triliun lebih, mengalami defisit sebesar Rp882,03 Millar, yang ditutupi melalui Pembiayaan Netto.
Cek berita dan artikel yang lain di Google News
Komentar