SULSELSATU.com, MAKASSAR – Wakil Ketua Komisi A DPRD Sulsel M Arfandy Idris menanggapi santai pernyataan koleganya di Fraksi Golkar Rahman Pina soal pengusulan hak interpelasi yang mulai bergulir di lembaga legislatif itu.
Arfandy mengatakan hak interpelasi adalah murni menjadi hak anggota DPRD secara individu, bukan kewenangan fraksi untuk menentukan.
“hak interpelasi tetap jalan, hak interpelasi itu hak anggota memang bukan fraksi sehingga tidak ada masalah,” ujar Arfandy, Jumat (25/8/2023).
Baca Juga : Warga Bara Baraya Timur Minta Kanal Segera Dinormalisasi
Politisi senior Partai Golkar ini juga memastikan bahwa, hak interpelasi yang digulirkan DPRD Sulsel bukan gertak sambal kepada Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman.
“Ini bukan semacam gertakan. Sampai saat ini saya optimis 100 persen terealisasi karena sebenarnya, perasaan insan sama untuk menyuarakan apa yang dirasakan ASN yang merasa dirugikan,” tuturnya.
Sementara itu, secara terpisah Ketua Fraksi Golkar DPRD Sulsel Andi Hatta Marakarma mendukung pengajuan hak interpelasi DPRD Sulsel terkait kebijakan Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman.
Baca Juga : Pengawasan di Biringkanaya, Fauzi Andi Wawo Siapkan Program KK Binaan Bagi Konstituen PKB
Menurutnya, proses hak interpelasi perlu dilakukan lantaran kebijakan Andi Sudirman yang seenaknya mencopot pejabat eselon dilingkup Pemprov Sulsel.
“Ini hak interpelasi terkait kebijakan Gubernur. Wajar-wajar saja kalau, anggota dewan mengajukan hak interpelasi. Itu haknya DPRD Sulsel untuk diusulkan,” kata Opu Hatta sapaannya.
Mantan Bupati Luwu Timur itu menuturkan, bahwa setiap kali diadakan rapat, pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemprov Sulsel selalu berganti.
Baca Juga : Turun Pengawasan di Kecamatan Wajo, Andre Terima Keluhan Kanal Dangkal
“Persoalannya kalau mereka selalu diganti, maka agak repot pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD),” ucapnya.
Opu Hatta, mengaku bahwa meski rotasi jabatan menjadi hak priogratif Gubernur Sulsel, tetapi harus mengacu pada peraturan.
“Karena ini pasti kebijakan pimpinan (Gubernur Sulsel), bukan bawahannya. Kalau hanya sekadar suka atau tidak suka, maka perlu DPRD ajukan hak interpelasi,” paparnya.
Baca Juga : Kadir Halid Ungkap Progres Stadion Sudiang dan Pembenahan Fasilitas CPI Makassar
Sebagai Ketua Fraksi Golkar, Opu Hatta meminta kepada semua jajarannya agar mengevaluasi kebijakan-kebijakan pemerintah jika terdapat melanggar aturan.
“Makanya tahun ini Fraksi Golkar akan keras melakukan evaluasi dan mengontrol kebijakan. Saya juga sudah minta kepada anggota Fraksi Golkar, kalau ada yang tidak jelas maka segera lapor,” tandasnya.
Cek berita dan artikel yang lain di Google News
Komentar