SULSELSATU.com, MAKASSAR – Pemungutan suara ulang atau PSU yang berpotensi dilakukan di Kota Makassar membuat Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto angkat bicara.
Pria yang akrab disapa Danny Pomanto itu mengaku merasa malu jika hal tersebut terjadi. Pasalnya, selama dirinya berkontestasi politik di Kota Makassar, hal tersebut belum pernah terjadi.
“Saya malu juga, baru kali ini ada PSU di Kota Makassar. Selama saya berpilkada, saya rasa-rasanya belum ada PSU di Kota Makassar,” ungkap Danny, Senin (19/2/2024).
Baca Juga : Inisiatif Katimbang Siaga Bencana PLN UIP Sulawesi Dapat Penghargaan Pemkot Makassar
Kemungkinan PSU tersebut bakal dilakukan di TPS 02 Kelurahan Bulogading Kecamatan Ujung Pandang dan TPS 04 Kelurahan Baru Kecamatan Ujung Pandang.
Hal itu disebabkan kedua TPS tersebut diduga melanggar aturan pada Pasal 372 ayat (2) huruf d UU 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu).
“Itu artinya ada sesuatu yang di luar kejadian yang sebenarnya, dan saya berfikir alhamadulillah cuma dua, yang saya dengar itu banyak yang protes,” tutur Danny.
Baca Juga : Pelindo dan Pemkot Makassar Sinergi Bangun Taman KM 0 Makassar
Sebut saja proses Pemilu di Kelurahan Parang Tambung Kecamatan Tamalate yang sempat tertunda lantaran adanya kesalahan pada kotak suara.
Adapula kejadian surat suara di daerah pemilihan (Dapil) 4 dan 5 yang diduga sudah dicoblos lebih dulu. Meski begitu, Pemilu tetap dilaksanakan pada hari yang sama.
Hanya saja, menurut Danny, hal ini tentu sangat merugikan para calon legislatif (caleg) yang berkompetisi.
Baca Juga : Kolaborasi Pemkot Makassar dan ITB Nobel Diharapkan Lahirkan Inovasi Daerah
“Tapi orang sudah tidak datang di TPS sehingga kantong-kantong suara teman teman caleg, ada yang incumbent. Ini baru cerita jadi perlu diklarifikasi karena di tempat kantong-kantong suara ini yang bermasalah,” jelas Danny.
Oleh karena itu, dirinya merasa perlu adanya koordinasi yang lebih baik untuk perbaikan penyelenggaraan pesta demokrasi tersebut ke depannya.
Apalagi, rakyat akan dihadapkan pada penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (Pilkada) pada November 2024 mendatang.
Baca Juga : Pemkot Makassar Pertama Serahkan LKPD 2025 ke BPK Sulsel
“Saya kira perlu lebih banyak komunikasi. Kan ada pilkada ke depan jadi perlu disempurnakan, perlu komunikasi dan koordinasi yang lebih baik lagi,” pungkas Danny.
Cek berita dan artikel yang lain di Google News
Komentar