Logo Sulselsatu

Kota Makassar Krisis Lahan Pemakaman, Pemkot Butuh 10 Hektar Lahan

Sri Wahyu Diastuti
Sri Wahyu Diastuti

Senin, 27 Mei 2024 18:16

Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Makassar Ferdy Mochtar. Foto: Istimewa.
Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Makassar Ferdy Mochtar. Foto: Istimewa.

SULSELSATU.com, MAKASSAR – Kota Makassar menghadapi krisis lahan pemakaman yang semakin serius. Beberapa tempat pemakaman umum (TPU) yang ada diketahui telah kelebihan kapasitas.

Pemerintah Kota Makassar memerlukan tambahan setidaknya 10 hektar lahan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan fasilitas sosial itu.

“Paling tidak, kita butuh lebih dari 10 hektar lahan TPU di Kota Makassar,” ujar Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Makassar Ferdy Mochtar pada Jumat (17/5/2024).

Baca Juga : KMI 2026 di Makassar Bahas Royalti dan AI, Fadli Zon Dorong Musik Jadi Kekuatan Ekonomi

Ferdy mengungkapkan bahwa kekurangan lahan pemakaman menjadi masalah serius bagi Pemkot Makassar, terutama karena harga tanah di perkotaan terus meningkat setiap tahun.

Untuk mengatasi masalah ini, Pemkot Makassar sedang menjajaki kerja sama dengan daerah-daerah di sekitar Makassar, seperti Maros dan Gowa, untuk penyediaan lahan pemakaman.

“Kita akan mencari daerah tetangga yang mudah diakses dan bagus, agar masyarakat bisa dengan mudah ke sana,” katanya.

Baca Juga : Makassar Jadi Pintu Distribusi Pangan, Munafri Dukung Pengendalian Inflasi Sulampua

TPU terbesar di Kota Makassar berada di Kelurahan Sudiang, Kecamatan Biringkanaya, dengan kapasitas 1.600 lubang kubur, namun hanya tersisa sekitar 700 lubang yang tersedia.

“Masih ada ruang yang bisa kita manfaatkan dalam situasi darurat,” tambah Ferdy.

“Di Beroangin masih ada potensi sekitar 500 lubang, dan di Panaikang juga masih tersedia beberapa ruang. Tahun ini, kita masih bisa melayani kebutuhan pemakaman di Kota Makassar,” lanjutnya.

Baca Juga : Pemkot Makassar Raih Terbaik I Jamsostek Award 2026

DLH akan berkoordinasi dengan Dinas Pertanahan, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, serta instansi terkait lainnya, karena pada tahun 2025 lahan TPU akan menjadi prioritas.

Cek berita dan artikel yang lain di Google News

Penulis : Andi Baso Mappanyompa
Yuk berbagi informasi tentang Sulawesi Selatan dengan join di group whatsapp : Citizen Journalism Sulsel

 Youtube Sulselsatu

 Komentar

 Terbaru

News03 November 2026 19:24
PLN UIP Sulawesi Amankan 98 Persil Aset Tanah di Sultra
PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan (UIP) Sulawesi menerima 44 Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) untuk 98 persil aset tanah yang tersebar di lim...
Makassar03 November 2026 18:18
PELNI Makassar Siapkan 14 Kapal Penumpang Jelang Nataru
PT Pelayaran Nasional Indonesia (PELNI) Cabang Makassar menyiapkan 14 kapal penumpang untuk melayani arus mudik dan balik Natal 2026 dan Tahun Baru 20...
News03 November 2026 17:33
PELNI Makassar Ingatkan Batas Bagasi Penumpang, Maksimal 40 Kg
PT Pelayaran Nasional Indonesia (PELNI) Cabang Makassar mengingatkan penumpang untuk memperhatikan ketentuan barang bawaan sebelum melakukan perjalana...
Ekonomi03 November 2026 16:49
OJK Minta Industri Syariah Lebih Peka Kebutuhan Konsumen
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mendorong industri keuangan syariah mengembangkan produk dan layanan yang lebih berorientasi pada kebutuhan konsumen....