Logo Sulselsatu

Kanwil Kemenkumham Sulsel Terima Kunjungan Setjen DPR, Bahas RUU Kekayaan Intelektual Komunal

Asrul
Asrul

Sabtu, 01 Juni 2024 13:45

istimewa
istimewa

SULSELSATU.com, MAKASSAR – Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Sulawesi Selatan (Sulsel) menerima kunjungan Tim Sekretariat Jenderal (Setjen) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia pada Jumat, (31/5/2024).

Bertempat di Ruang Rapat Kepala Kantor Wilayah, Tim Kanwil Kemenkumham Sulsel yang dipimpin Kepala Subbidang Pelayanan KI, Jean Henry Patu menerima Tim Setjen DPR yang terdiri dari Monika Suhayati, bersama Jajaran. Pertemuan tersebut sendiri dikemas dalam bentuk diskusi dua arah antara kedua belah pihak guna membahas urgensi pembentukan RUU Kekayaan Intelektual Komunal (KIK).

Dalam penyampaiannya Jean menyatakan bahwa Kanwil Sulsel memiliki konsen yang serius terhadap upaya pelindungan hukum atas KIK tersebut. Salah satunya melalui Inventarisasi dan Pencatatan KIK sebagai upaya pelindungan hukum secara defensif.

Baca Juga : Unit Pelayanan Publik Wajib Meningkatkan Keamanan dan Kenyamanan Bagi Masyarakat

Selain itu Jean juga menyampaikan kendala pelindungan KIK yang ada di wilayah yakni kesadaran pemerintah daerah yang masih minim untuk mencatatkan KIK-nya.

“_Mindset_ yang ada di beberapa pemerintah daerah adalah pencatatan KIK ini merupakan kewajiban Kemenkumham sehingga bukan kewajibannya, padahal di PP No. 56 Tahun 2022 jelas menyebutkan bahwa Pemda juga wajib menginventarisir dan mencatatkan KIK”, ujar Jean.

Sementara itu Tim Setjen DPR lebih menyoroti dan menggali tentang dampak dari Pencatatan KIK ini ke depannya, khususnya dari segi ekonomi dan perdagangan serta dari segi pelindungan hukumnya.

Baca Juga : Menkumham Resmikan 33 Desa dan Kelurahan Sadar Hukum di Sulsel

“Sulawesi Selatan sebagai salah satu provinsi dengan pencatatan KIK terbanyak menjadi lokasi penghimpunan data dan informasi kami terkait KIK ini”, tutur Monika.

Dari hasil pertemuan tersebut, Tim Kanwil Kemenkumham Sulsel sepakat untuk mendorong agar KIK memiliki Undang-Undang sendiri, termasuk dengan mengakomodir Indikasi Geografis agar masuk di UU KIK tersebut. Turut hadir pada kegiatan ini jajaran Subbidang Pelayanan KI dan JFT Analis KI beserta Analis Legislatif Setjen DPR, yakni Rasbin, Trias Palupi K., Lisbet dan Yosephus Mainake.

Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah, Liberti Sitinjak menyampaikan bahwa pihaknya mendukung KIK agar memiliki payung hukum yang lebih kuat, yakni dalam bentuk UU untuk mengoptimalkan pembagian manfaat secara adil kepada masyarakat komunal.

Cek berita dan artikel yang lain di Google News

Yuk berbagi informasi tentang Sulawesi Selatan dengan join di group whatsapp : Citizen Journalism Sulsel

 Youtube Sulselsatu

 Komentar

 Terbaru

Berita Utama16 Juni 2024 21:52
Besok, Kapolres Jeneponto dan Jajarannya Kurban 50 Ekor Sapi
SULSELSATU.com,JENEPONTO – Kapolres Jeneponto AKBP Budi Hidayat dan Jajarannya akan melaksanakan kurban 50 ekor sapi usai pelaksanaan shalat idu...
Metropolitan16 Juni 2024 19:00
Perayaan Idul Adha 1445 H, Pemkot Makassar Sembelih 62 Hewan Kurban
SULSELSATU.com, MAKASSAR – Pemerintah Kota Makassar akan menyembelih sebanyak 62 hewan kurban dalam perayaan Idul Adha 1445 Hijriah. Hewan-hewan kur...
Makassar16 Juni 2024 18:26
Prof Zudan Apresiasi Danny Pomanto, Efektif Jaga Stabilitas Harga Pangan H-1 Idul Adha 1445 Hijriah
SULSELSATU.com, MAKASSAR – Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto mendampingi Pj Gubernur Sulsel Prof Zudan Arif Fakrulloh meninjau langsung har...
OPD16 Juni 2024 17:47
Kompaknya Ketua DPRD Sulsel Bersama Pj Gubernur Turun ke Pasar
SULSELSATU.com, MAKASSAR – Ketua DPRD Sulawesi Selatan Andi Ina Kartika Sari bersama Pj Gubernur Sulsel Prof Zudan Arif Fakrulloh melakukan oper...