SULSELSATU.com, MAKASSAR – Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB) menggelar rapat koordinasi Implementasi Kebijakan Menpan-RB dihadiri oleh perwakilan dari 16 provinsi di Indonesia Timur, baik secara langsung maupun melalui Zoom, di hotel fourt points by Sheraton Makassar, Senin (26/8/2024).
Hadir langsung MenPANRB Abdullah Azwar Anas, Pj Gubernur Sulsel Prof Zudan Arif, Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto beserta sejumlah kepala daerah lainnya.
Azwar dalam pemaparannya menekankan penyederhanaan birokrasi hingga transformasi digital untuk seluruh Kepala Daerah di Indonesia Timur.
Baca Juga : PPPK Tuntas Oktober 2025, Pemerintah Tutup Afirmasi Non-ASN Tahun Ini
Menpan-RB Azwar Anas menyampaikan bahwa setidaknya ditotalkan ada tiga hal penting yang digarisbawahi dari rakor tersebut.
Pertama, soal penyederhanaan menyederhanakan struktur dan jabatan. Kedua, soal sistem kerja dan ketiga perihal integrasi dan interoperabalitas digitalisasi sistem pemerintahan.
“Kita ingin mendorong adanya pemangkasan proses bisnis, penyederhanaan birokrasi, dan struktur yang lebih efisien,” ujarnya.
Baca Juga : Selamat! Pemerintah Pastikan Batal Hapus Tenaga Honorer, Asal…
Mengenai struktur itu penting agar dalam proses bisnisnya lebih efisien karena semuanya digital.
Dari situ jabatan dan struktur terpangkas. Selanjutnya tentu tentang sistem kerja yang mana melakukan percepatan tata kelola melalui transfornasi digital.
“Jika sistem kerja diperbaiki dan manajemen kinerja ditingkatkan, kekurangan orang bisa diatasi, dan birokrasi akan berdampak lebih signifikan,” jelasnya.
Baca Juga : Rp500 Triliun Anggaran Kemiskinan Ludes Hanya Dipakai Rapat dan Studi Banding
Dan integrasi sistem terutama di Indonesia Timur menggunakan pendekatan khusus indeks SPBE.
Seperti tidak adanya aplikasi baru lagi sehingga tidak ada tumpang tindih sebagaimana arahan presiden.
“Ujungnya ialah mewujudkan birokasi yang bisa dirasakan rakyat,” ucap Azwar.
Cek berita dan artikel yang lain di Google News
Komentar