Logo Sulselsatu

17 Komisioner Bawaslu di Sulsel Dilapor ke DKPP

ridwan ridwan
ridwan ridwan

Rabu, 11 Desember 2024 15:30

istimewa
istimewa

SULSELSATU.com, MAKASSAR – Pemungutan suara Pilkada Serentak 2024 sudah berlangsung. Namun, pilkada yang menjadi sarana untuk memilih pemimpin daerah belum sepenuhnya usai.

Ada 10 calon kepala daerah (Cakada) yang telah mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi. Tak hanya itu, sebanyak 17 komisioner Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) di Sulawesi Selatan (Sulsel) dilaporkan ke Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu (DKPP).

Mereka yang diadukan ialah Ketua Bawaslu Sulsel, Mardiana Rusli dan Anggota Bawaslu Tana Toraja, Theofilus Lias Limongan. Keduanya dilaporkan oleh Pengadu yang sama yakni Ruben Embatau.

Baca Juga : Ketua Bawaslu Sulsel Dorong Pengawasan Partisipatif Cegah Pelanggaran Pemilu Sejak Dini

Kemudian lima Komisioner Bawaslu Gowa juga ikut diadukan ke DKPP yakni Saparuddin, Muhtar Muis, Yusnaeni, Juanto dan Suhardi Kamaruddin. Aduan dengan nomor penerimaan 625/04-12/SET-02/XI/2024 ini dilaporkan Tim Hukum Amir Uskara-Irmawati Haeruddin (Aurama’) yang terdiri dari Solihin, Muhammad Arkam, Erwin Natsir dan Andi Abdul Hakim.

Khusus Yusnaeni juga diadukan oleh Solihin dengan laporan berbeda dengan nomor penerimaan aduan 624/03-12/SET-02/XI/2024. Sehingga Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Gowa ini diadukan oleh dua laporan.

Selanjutnya lima Bawaslu Bone juga diseret ke DKPP dengan nomor tanda terima pengaduan 605/03-6/SET-02/XI/2024. Pegadu ialah Andi Ilal Tasma yang mengadukan Alwi, Nur Alim, Muh Aris, Rohzali Putra Baharuddin dan Kamridah.

Baca Juga : Ketua Bawaslu Sulsel Sebut Pengawasan Pemilu Harus Libatkan Semua Pihak

Kemudian tiga Komisioner Bawaslu Takalar juga diadukan oleh dengan nomor tanda terima pengaduan 642/01-21/SET-02/XI/2024. Pengadu ialah Mirwan yang melaporkan Nellyati, Zahlul Padil dan Ince Haiy Rachmad.

Lalu dua Komisioner Bawaslu Palopo yakni Kherana dan Widianto Hendra turut diadukan ke DKPP. Keduanya diadukan oleh dua orang yakni Angga dengan nomor tanda terima 608/02-07/SET-02/XI/2024 dan Dahyar dengan nomor tanda terima 559/01-18/SET-02/X/2024.

Tim Hukum Aurama’, Ridwan Basri mengatakan Langkah penaguan ke DKPP ini diambil karena mereka menilai Bawaslu Gowa tidak profesional dan tidak serius dalam menangani sejumlah laporan pelanggaran yang melibatkan aparatur sipil negara (ASN) dan aparat negara lainnya.

Baca Juga : Benteng Terakhir Demokrasi Itu Bernama Etika

“Kami melihat Bawaslu Gowa gagal mengambil langkah-langkah pencegahan dan bersikap pasif dalam melakukan pengawasan. Padahal mereka memiliki dukungan sumber daya yang besar, baik dari segi infrastruktur hingga tingkat terbawah, maupun dari sisi anggaran,” ujar Ridwan Basri.

Pengadu Bawaslu Palopo, Dahyar mengaku melapor ke DKPP setelah Trisal Tahir dinyatakan memenuhi syarat (MS) oleh KPU Palopo. Pada 23 Oktober 2024, hasil verifikasi administrasi dinyatakan belum memenuhi syarat (BMS).

“Saya melapor, karena (Teradu) tidak melakukan pengawasan aktif terhadap penetapan TT (Trisal Tahir) sebagai Calon Wali Kota Palopo terkait dengan kebenaran ijazah paket c,” ujar Dahyar. (*)

Cek berita dan artikel yang lain di Google News

Yuk berbagi informasi tentang Sulawesi Selatan dengan join di group whatsapp : Citizen Journalism Sulsel

 Youtube Sulselsatu

 Komentar

 Terbaru

News23 November 2026 00:14
Kader Pemuda Muhammadiyah Makassar Setuju Dasco Masuk Bursa Cawapres Prabowo
SULSELSATU.com, MAKASSAR – Ketua Pemuda Muhammadiyah Kecamatan Bontoala, Makassar, Irham Munasdar, menyatakan dukungannya jika Wakil Ketua DPR R...
Pendidikan22 November 2026 22:38
Harumkan Nama UNM, Delegasi FEB Borong Enam Penghargaan di Malaysia
SULSELSATU.com, MAKASSAR – Delegasi mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Makassar (FEB UNM) meraih predikat Grand Champion a...
Pendidikan22 November 2026 18:47
Cegah Kejahatan Siber, Mahasiswa Hukum Bisnis UNM Gelar Talkshow Edukasi Digital
SULSELSATU.com, MAKASSAR – Mahasiswa Program Studi Hukum Bisnis, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Makassar (FIS-H UNM), menggel...
News22 November 2026 15:17
PLN UIP Sulawesi Gelar MCU untuk Jaga Kesehatan Pegawai
PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan (UIP) Sulawesi menggelar pemeriksaan kesehatan berkala atau Medical Check Up (MCU) bagi seluruh pegawai sebaga...