SULSELSATU.com, MAKASSAR – Wali Kota Makassar Moh. Ramdhan Pomanto memberikan tanggapan tegas terkait sorotan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Selatan terhadap Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa) Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar setiap tahunnya.
Menurut Danny, isu ini tidak seharusnya menjadi urusan Pemprov karena alokasi Silpa sudah jelas penggunaannya.
“Apa urusannya? Urusan saya itu, tidak ada urusan Silpa itu bayar itu. Apa memang urusannya campur-campur ke dalam? Lain peruntukannya. Pokoknya, kalau tidak dibayar, saya akan selesaikan 7.000 akibat itu,” tegas Danny,Senin (30/12/2024).
Baca Juga : VIDEO: Danny Pomanto Menangis di Acara Perpisahan dengan ASN
Danny juga menyoroti keterlambatan Dana Bagi Hasil (DBH) dari Pemprov yang menurutnya menyulitkan daerah.
Ia menyebut utang DBH Pemprov kepada Makassar masih tersisa Rp6 miliar. Hal ini berdampak pada pemenuhan kebutuhan daerah, terutama yang menyangkut kepentingan masyarakat.
“Padahal dia bilang (Pemprov) utangnya sisa Rp6 miliar. Daerah lain juga begitu (DBH belum cair). Kita menanggung banyak orang, kita kesulitan. Akhirnya yang dicut itu pasti menyangkut kepentingan lokal. Mau bayar pakai apa?” ujar Danny.
Baca Juga : Jelang Akhir Jabatan, Danny Pomanto Resmikan Tiga Proyek Strategis Pemkot Makassar
Danny menegaskan bahwa alokasi DBH harus segera dicairkan demi kelangsungan program dan kebijakan yang menyentuh masyarakat, termasuk penyelesaian kebutuhan lokal yang selama ini menjadi prioritas Pemkot Makassar.
“Saya hanya minta jujur kepada masyarakat kalau memang ada utang. Kenapa mesti campur-campur? Kalau tidak dibayar, saya akan tuntaskan apa yang menjadi kewajiban kami terhadap masyarakat,” imbuhnya.
Danny menegaskan bahwa Pemkot Makassar tetap berkomitmen menjalankan tanggung jawabnya kepada masyarakat meski menghadapi kendala akibat keterlambatan pencairan DBH. (*)
Cek berita dan artikel yang lain di Google News
Komentar