SULSELSATU.com, MAKASSAR – Polemik Pangkalan Data Sekolah dan Siswa (PDSS) yang tidak terfinalisasi di 141 SMA-SMK di Sulawesi Selatan (Sulsel) menuai sorotan DPRD Sulsel. Inspektorat hingga Dinas Pendidikan (Disdik) Sulsel diminta untuk menginvestigasi dan memberikan sanksi kepada pihak yang bertanggung jawab.
Finalisasi PDSS merupakan syarat untuk siswa bisa mengikuti Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP) masuk ke perguruan tinggi negeri (PTN). Sementara, banyak sekolah yang tidak sempat menyelesaikan finalisasi hingga batas waktu yang ditentukan.
Olehnya DPRD Sulsel mengajak unsur yang terkait untuk rapat dengar pendapat (RDP) di Kantor DPRD Sulsel, Jalan Urip Sumoharjo, Makassar, Senin (10/2/2025). Namun dalam RDP ini hanya dihadiri Disdik Sulsel serta 3 sekolah yakni SMAN 17, SMKN 2, dan SMKN 7 Makassar.
Baca Juga : Andre Tanta Dorong Pertemuan Warga dan Developer Soal Jalan Rusak di Pondok Husada
Anggota Komisi E DPRD Sulsel Yeni Rahman mengatakan ada sejumlah kesepakatan yang disepakati dalam RDP tersebut. Salah satunya meminta Inspektorat dan Disdik Sulsel untuk menginvestigasi masalah ini.
“Kita rekomendasikan dilakukan investigasi terkait masalah yang timbul karena apa, kita mau tahu, dikaji semuanya oleh Inspektorat,” ujar Yeni Rahman dikutip detikSulsel usai RDP.
Yeni berharap seluruh sekolah diinvestigasi terkait kelalaian dalam menuntaskan finalisasi PDSS. Menurutnya masalah ini menjadi tanda tanya sebab sekolah-sekolah lain bisa menuntaskan finalisasi PDSS.
Baca Juga : Yeni Rahman Soroti Kesenjangan Akses Pendidikan saat Pengawasan di Dua SMA Makassar
“Tadi masih tiga sekolah, tapi kita berharap semua sekolah yang bermasalah diinvestigasi. Tadi sekolah bermasalah yang hadir SMAN 17 Makassar, SMK 2 dan SMK 7. Tapi kita berharap semua diinvestigasi yang 141 sekolah yang sempat gagal finalisasi PDSS kemarin. Karena pertanyaan besarnya kenapa sekolah lain bisa, sekolah ini tidak bisa,” katanya.
“Kalau SMA 17 memang sudah bagus, sudah finalisasi, tapi yang dua ini SMK 2 dan SMK 7 belum finalisasi, ada pembicaraan lebih teknis untuk dicarikan solusinya,” imbuhnya.
Lebih lanjut, Yeni mengatakan akibat kelalaian pihak sekolah dalam menginput data ke PDSS menyebabkan ribuan siswa akhirnya tidak berkesempatan untuk ikut SNBP. Kejadian ini ditegaskannya harus menjadi peringatan agar sekolah tidak menganggap sepele nasib para siswa berprestasi.
Baca Juga : Pengawasan APBD di Buakana, Andre Tanta Tampung Aspirasi Soal Pendidikan
“Yang diinvestigasi sekolah secara menyeluruh seperti apa masalah sebenarnya. Kami menilai harus ada konsekuensi dari kejadian ini supaya menjadi warning keras ke depan pihak sekolah tidak main-main. Betul-betul dia seriusi karena pertaruhannya nasib anak-anak berprestasi,” tegas Yeni.
Yeni juga mengaku kasihan lantaran para siswa sudah mempersiapkan diri sejak kelas X atau kelas 1. Namun, asa mereka justru tiba-tiba dikandaskan hanya karena kelalaian pihak sekolah.
“Mereka sudah serius mempersiapkan diri sejak kelas 1 kemudian di akhir dimentahkan hanya karena sebuah kelalaian. Jadi persoalan memaklumi dan memaafkan pastilah kita maafkan segala salahnya tetapi harus ada konsekuensi,” tegasnya lagi.
Baca Juga : Pengawasan di Tamalate, Cicu Dorong DPRD Makassar Segera Bentuk Perda Pengelolaan Sampah
Pihaknya juga menekankan pentingnya transparansi dalam penginputan nilai siswa tersebut. Legislator PKS ini mendorong penginputan dilakukan sistematis agar tidak memunculkan kecurigaan.
“Kalau manual, banyak orang menduga bisa saja terjadi rekayasa nilai, kita tidak menuduh yah, asumsi saja. Makanya kita minta diaudit investigasi. Saya mengusulkan semua ini tersistem,” jelasnya. (*)
Cek berita dan artikel yang lain di Google News
Komentar