SULSELSATU.com, MAKASSAR – Efisiensi anggaran menjadi kebijakan yang membawa kabar buruk bagi sejumlah pelaku usaha. Di Sulsel, kebijakan ini membuat industri perhotelan harus memangkas banyak biaya operasional.
Industri perhotelan Sulsel bahkan harus banting harga untuk menghidupi kelangsungan bisnis. Bahkan, memangkas SDM.
Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Sulsel Anggiat Sinaga menjelaskan, tingkap okupansi hotel berada diangka 20 persen.
Baca Juga : Manfaatkan Teknologi Biometrik, XL Axiata Wujudkan Ruang Digital Aman dan Terpercaya Bagi Pelanggan
“Mencapai angka 20 persen itu pun kami hatus ngos-ngosan. Sangat alhamdulillah jika bisa mencapai 20 persen,” kata Anggiat saat press conference kondisi industri perhotelan di Sulsel, Selasa (25/3/2025).
Anggiat menjelaskan, di Sulsel, jumlah karyawan di industri ini mencapai 20 ribu, namun, 65 persennya sudah Putus Hubungan Kerja (PHK) atau di rumahkan.
Jika efisiensi sudah dipangkas 50 persen kata Anggiat, 50 persen dari pemerintah harus dikucurkan demi menjaga kelangsungan perusahaan.
Baca Juga : RCC Rayakan Halalbihalal dengan Keliling Kota Makassar dan Menyantap Konro
“Kontribusi belanja pemerintah itu mencapai 40-50 persen. Dan kini terjadilah kebijakan yang harus memotong kontribusi pemerintah. Pemerintah harus berkontribusi agar pajak tumbuh,” kata Anggiat.
Perwakilan Indonesian Hotel General Manager Association (IHGMA) Sulsel Darwinsyah Sandolong menambahkan, sudah ada 65 karyawan yang dirumahkan.
“Ini langkah yang diambil untuk bisa mengantisipasi ke depannya. Jika berlangsung lama, bisa saja beberapa bulan kemudian akan kolaps,” tambahnya.
Darwinsyah bahkan menyebutkan jika Tunjangan Hari Raya (THR) karyawan kini sudah terlambat dibayarkan. Sesuai aturan ini sudah melanggar, namun keputusan itu diambil karena daya belanja di industri menurun. Hal ini terjadi meskipun banting harga.
Ketua Gabungan Industri Pariwisata Indonesia (GIPI) Sulsel Suhardi yang turut hadir menyebutkan, jika kondisi belanja yang sangat menurun pada industri ini, pelaku usaha akan sangat kesulitan.
“Pemerintah harus melihat sisi lain, bukan hanya anggaran tentang anggaran yang harus berkurang, tetapi jugamelihat sektor lain yang terdampak,” ujarnya.
Cek berita dan artikel yang lain di Google News
Komentar