SULSELSATU.com, JAKARTA – Ketua DPR RI Puan Maharani meminta Kementerian Kebudayaan di bawah kepemimpinan Fadli Zon untuk bersikap terbuka dalam menjalankan proyek penulisan ulang sejarah Republik Indonesia yang ditargetkan rampung pada Agustus 2025.
Menurut Puan, DPR melalui Komisi X akan segera meminta penjelasan secara rinci terkait mekanisme, proses, serta dasar yang digunakan dalam upaya penulisan ulang sejarah tersebut.
“Kami dari Komisi X akan segera meminta penjelasan dari pemerintah soal bagaimana proses penulisan ulang sejarah ini dilakukan,” ujar Puan saat di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (21/5/2025).
Baca Juga : Usulan ADKASI Direspons Positif, Ketua Komisi II Nilai Skema Hybrid Jadi Jalan Tengah Perjalanan Dinas DPRD
Ia menegaskan bahwa proyek penulisan ulang sejarah tidak boleh dijadikan alat untuk mengaburkan fakta-fakta sejarah Indonesia. Puan menekankan pentingnya keterbukaan dan akurasi dalam setiap narasi yang ditulis ulang.
“Jangan sampai penulisan ulang ini malah menjadi alat untuk menyamarkan atau menyesuaikan sejarah. Fakta sejarah, termasuk yang pahit, tetap harus diakui dan dimuat,” tegasnya.
Sebelumnya, Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian, mengaku pihaknya belum pernah mendapatkan penjelasan resmi dari Kementerian Kebudayaan terkait proyek ini. Ia menyoroti minimnya komunikasi antara kementerian dan DPR dalam menyusun agenda penulisan ulang sejarah nasional.
Baca Juga : VIDEO: Komisi IV DPR RI Dorong Percepatan Pengangkatan PPPK Penyuluh Pertanian
“Terus terang, kami belum pernah diajak duduk bersama untuk membahas secara detail apa saja yang akan diubah atau seperti apa prosesnya,” ungkap Hetifah dalam rapat Komisi X, Senin (19/5/2025).
Sementara itu, wacana penulisan ulang sejarah Indonesia telah menuai pro dan kontra di publik. Sejumlah kalangan sipil bahkan menyatakan penolakan terhadap proyek tersebut jika tidak dilakukan secara inklusif dan berbasis data yang kredibel.
DPR meminta agar Kemenbud melibatkan sejarawan independen, akademisi, dan unsur masyarakat sipil untuk memastikan objektivitas dan integritas sejarah tetap terjaga.
Cek berita dan artikel yang lain di Google News
Komentar