SULSELSATU.com, MAKASSAR – Ketua Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) DPRD Kota Makassar, Irwan Hasan, menyoroti dua persoalan krusial yang masih membelit warga di kawasan Rajawali dan sekitarnya, yakni banjir akibat buruknya sistem drainase serta ketimpangan dalam akses pendidikan.
Hal ini disampaikan Irwan usai menerima sejumlah aduan dari warga, yang menyampaikan langsung keluhannya terkait kondisi lingkungan dan kesulitan mendapatkan bantuan pendidikan.
“Masalah banjir di Rajawali bukan hal baru. Tapi sampai hari ini, solusi permanen tak kunjung hadir. Setiap hujan turun, genangan langsung menghambat aktivitas warga, bahkan sampai mengganggu anak-anak sekolah,” kata Irwan, Senin (23/6/2025).
Baca Juga : Legislator PDIP Tenri Uji Soroti Kebijakan Pemkot Makassar Tertibkan PKL di Barombong
Ia menilai penanganan drainase yang selama ini dilakukan masih bersifat tambal sulam. Tanpa pemetaan kawasan rawan dan pendekatan teknis jangka panjang, banjir akan terus menjadi langganan tahunan yang menggerus kualitas hidup masyarakat.
Menurutnya, Pemerintah Kota Makassar perlu menyusun rencana besar penanggulangan banjir yang melibatkan data lapangan, konsultasi publik, dan koordinasi lintas instansi.
Tak hanya persoalan infrastruktur, Irwan juga mengungkapkan kekhawatiran atas minimnya akses pendidikan yang dialami sebagian warga, terutama keluarga prasejahtera.
Baca Juga : Legislator PDIP Udin Malik Dorong Kesadaran Arsip Vital di Makassar saat Lakukan Pengawasan
“Banyak anak-anak di Rajawali dan sekitarnya yang terancam putus sekolah bukan karena tidak mau belajar, tapi karena tidak tahu bagaimana caranya mendapatkan beasiswa atau bantuan pendidikan,” ujarnya.
Ia mengkritisi skema penyaluran beasiswa yang dianggap masih belum inklusif dan kurang menyentuh sasaran secara merata. Irwan mendorong agar pemerintah kota melibatkan RT/RW dan kelurahan dalam pendataan siswa yang layak dibantu, serta menyederhanakan proses pengajuan bantuan.
“Pendidikan seharusnya menjadi jalan keluar dari kemiskinan, bukan justru menjadi beban tambahan bagi keluarga tidak mampu,” tegasnya.
Baca Juga : Dewan Desak Pemkot Makassar Tak Tanggung Beban Fasum-Fasos GMTD yang Belum Diserahkan
Lebih lanjut, Irwan menekankan bahwa kedua persoalan ini tak bisa diselesaikan secara sektoral. Ia mendorong sinergi antarorganisasi perangkat daerah (OPD), baik dalam hal infrastruktur maupun urusan sosial dan pendidikan.
“Masalah drainase misalnya, perlu kolaborasi antara Dinas PU, DLH, hingga kecamatan. Sementara soal beasiswa, Dinas Pendidikan tak bisa bekerja sendiri tanpa dukungan Dinsos dan Disdukcapil untuk memastikan data penerima bantuan akurat,” jelasnya.
Irwan Hasan menegaskan komitmennya untuk membawa seluruh aspirasi warga Rajawali ke forum-forum strategis di DPRD. Ia memastikan bahwa keluhan masyarakat akan menjadi bagian dari pokok pikirannya dalam penyusunan program prioritas tahun 2025.
Baca Juga : Legislator Makassar Umiyati Dorong Transparansi Data Pajak, Minta Bapenda Lebih Proaktif
“Kita tidak boleh lagi membuat kebijakan yang jauh dari kebutuhan rakyat. Saya pastikan isu-isu ini akan saya kawal dan perjuangkan. Karena tugas kami bukan hanya menyusun program, tapi memastikan rakyat merasakan manfaatnya,” tutup Irwan Hasan.
Cek berita dan artikel yang lain di Google News
Komentar