Logo Sulselsatu

Taufan Pawe Desak Pemerintah Beri Jaminan Pensiun bagi PPPK: Jangan Ada Diskriminasi dengan PNS

Asrul
Asrul

Selasa, 01 Juli 2025 11:36

istimewa
istimewa

SULSELSATU.com, MAKASSAR – Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Taufan Pawe, menegaskan komitmennya dalam memperjuangkan hak-hak Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), khususnya terkait jaminan pensiun dan hari tua.

Menurutnya, sudah saatnya pemerintah memberikan perlakuan yang setara antara PPPK dan Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Hal itu disampaikan Taufan saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Kementerian PAN-RB, BKN, Kemendagri, serta para kepala daerah dari seluruh Indonesia secara daring pada Senin, 30 Juni 2025.

Baca Juga : Bahlil Lahadalia Panggil Khusus Taufan Pawe Jelang Musda Golkar Sulsel, Bagaimana Posisi Appi dan IAS?

“Saya minta perhatian serius, Bu Menteri. PPPK juga adalah ASN. Harus ada skema jaminan hari tua atau dana pensiun yang jelas bagi mereka,” tegas Taufan dalam forum tersebut.

Ia menilai, keberadaan PPPK yang jumlahnya terus meningkat tidak boleh diabaikan dalam hal perlindungan kesejahteraan jangka panjang. Menurutnya, sistem ASN yang adil adalah sistem yang menjamin hak pensiun bagi semua unsur di dalamnya.

Selain isu jaminan pensiun, Wali Kota Parepare dua periode itu juga memberikan apresiasi kepada Badan Kepegawaian Negara (BKN) yang telah menyelesaikan 72 persen proses administrasi untuk CPNS dan 28 persen untuk PPPK.

Baca Juga : Taufan Pawe Dianugerahi Alumni Berprestasi di Milad ke-71 UMI

Ia mendorong agar penyelesaian penerbitan SK CPNS dapat dituntaskan pada Juli 2025, sementara PPPK ditargetkan rampung paling lambat Oktober.

“Ini harus menjadi perhatian bersama, tidak hanya menyelesaikan PPPK tahap pertama tapi juga tahap kedua. Semua hak ASN harus dipenuhi secara tuntas,” ujarnya.

Taufan juga menyerukan kepada para kepala daerah sebagai pembina kepegawaian agar proaktif menyelesaikan proses administrasi ASN di daerah masing-masing. Ia mengingatkan bahwa keterlambatan birokrasi di tingkat daerah dapat menghambat hak-hak ASN.

Baca Juga : Silaturahmi Golkar Sulsel, Nurdin Halid Ingatkan Kader Jaga Soliditas dan Hindari Politik Transaksional di Musda

“Jangan sampai yang menjadi korban adalah ASN kita sendiri. Kita ingin sistem kepegawaian yang adil, cepat, dan berpihak,” tutupnya.

Cek berita dan artikel yang lain di Google News

Yuk berbagi informasi tentang Sulawesi Selatan dengan join di group whatsapp : Citizen Journalism Sulsel

 Youtube Sulselsatu

 Komentar

 Terbaru

Video16 Juli 2025 19:54
VIDEO: Presiden Prabowo Sebut Kesepakatan Tarif Impor Dicapai Setelah Perundingan Alot
SULSELSATU.com – Presiden RI Prabowo Subianto menyebut Presiden Amerika Serikat (AS) sebagai seorang negosiator yang cukup keras. Prabowo mengat...
Video16 Juli 2025 17:32
VIDEO: Pendaki Asal Swiss Terjatuh di Gunung Rinjani, Alami Patah Tulang
SULSELSATU.com – Seorang pendaki warga negara asing (WNA) asal Swiss, Benekdikt Emmeneger (46), dilaporkan terjatuh di jalur bebatuan Gunung Rin...
Hukum16 Juli 2025 17:07
Rektor Atma Jaya Diseret Saat Rapat, Polrestabes Makassar Tindak Tegas Tiga Pelaku
SULSELSATU.com, MAKASSAR – Kepolisian Resor Kota Besar (Polrestabes) Makassar resmi menetapkan tiga tersangka dalam kasus dugaan tindak kekerasan te...
Bisnis16 Juli 2025 16:46
Tumbuh Bersama di Usia ke-69, Danamon Siap Menjadi Solusi Finansial Holistik Bagi Nasabah
PT Bank Danamon Indonesia Tbk (Danamon) pada Rabu 16 Juli 2025 merayakan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-69 dengan mengusung tema Tumbuh Bersama, Maju Bersa...