SULSELSATU.com, JAKARTA – Keberadaan pekerja seks komersial (PSK) di kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur menjadi perhatian.
Kabar ini berawal dari Satpol PP Kabupaten Penajam Paser Utara memantau praktik prostitusi online atau daring di sekitar wilayah IKN. Satpol PP menerima laporan soal adanya prostitusi online ini dari masyarakat.
“Ada laporan praktik prostitusi di sekitar wilayah IKN disampaikan masyarakat dan pemerintah desa setempat,” ujar Kepala Satpol PP Kabupaten Penajam Paser Utara Bagenda Ali, dilansir Antara belum lama ini.
Baca Juga : Kalla Beton Pasok Material Proyek Jalan Strategis di Kawasan Inti IKN Nusantara
Menko Pemberdayaan Masyarakat (PM) Muhaimin Iskandar atau Cak Imin terkejut saat mendengar laporan banyaknya PSK di kawasan yang akan jadi ibu kota negara Indonesia itu.
“Waduh, gawat, gawat, gawat, kok bisa gawat gitu, wah ini harus dicek ini, harus dicek,” ujarnya menjawab pertanyaan wartawan di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (7/7) seperti dikutip dari detik.com.
Cak Imin mengatakan maraknya PSK di IKN merupakan hal yang gawat. Dia yang juga Ketua Umum PKB itu menegaskan akan mengecek langsung ke lokasi.
Baca Juga : Strategi Percepat Pembangunan, Otorita IKN Usul Beri Lahan Gratis untuk Kedutaan Asing
Sementara itu, Anggota Komisi II DPR Muhammad Khozin meminta fenomena PSK tersebut dibereskan oleh Otorita IKN. Hal tersebut disampaikannya dalam rapat Komisi II DPR dengan Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono, Selasa (8/7).
“Berapa hari ini media diwarnai dengan berita yang kurang enak ya, dibaca terkait dengan PSK ya, Pak. Pramu Saji Kenikmatan, atau pekerja seks komersial. Kenapa ini menjadi penting, Pak? Begini, Pak, jangan sampai kemudian istri-istri ASN yang ada di sana itu khawatir semua, Pak. Ini pengalaman ya, Pak,” kata Khozin dalam rapat itu.
“Artinya begini. Meskipun pegang anggaran besar, Pak. Walaupun pegang uang banyak, jabatan tinggi. Kalau sudah bermasalah sama istri, sempit dunia itu, Pak,” sambung politikus PKB tersebut.
Baca Juga : Presiden Prabowo Subianto Siap Pindahkan Pemerintahan ke IKN pada 2028
Menurutnya, kabar soal ada PSK di IKN akan mengganggu produktivitas kinerja para ASN. Dia juga menyoroti sabung ayam di sana.
“Jangan sampai kemudian tempat episentrum ketatanegaraan kita nanti sudah banyak kemaksiatan di sana. Dan orang-orangnya juga tidak maksimal. Bukan hanya masalah PSK ya, masalah sabung ayam juga. Ini ada juga beritanya gitu, Pak,” ujarnya.
Dalam rapat itu, Basuki mengatakan praktik prostitusi itu bukan persis terjadi di IKN, melainkan di beberapa daerah sekitar seperti Kecamatan Sepaku di Kabupaten Penajam Paser Utara.
Baca Juga : Suplai Barang ke IKN Picu Peningkatan Kinerja Pelindo Regional 4
“Itu di Sepaku, 3 kilometer di Sepaku [dari kawasan inti IKN]. Pernah ke sana belum? Nah, jadi memang bukan di IKN-nya bos. Kalau di IKN-nya enggak ada, itu di Sepaku,” kata Basuki.
Dia mengatakan aparat gabungan mulai dari kepolisian, Satpol PP, dan pemerintah setempat pernah melakukan razia prostitusi tersebut saat Ramadan lalu. Kala itu, ujar dia, ada delapan warung yang didatangi dan kemudian ditutup karena diduga menjadi lokasi prostitusi.
Sementara, praktik prostitusi yang dilakukan secara daring, dia menduga sebagai daur ulang atau dilakukan dalam modus lain. “Menurut Deputi Pengendalian kami, itu recycle Pak. Sekarang udah enggak ada,” katanya.
Baca Juga : VIDEO: Presiden Jokowi Resmikan Rumah Sakit Hermina Nusantara di IKN
Basuki mengatakan pihaknya ke depan akan terus melakukan operasi dan penjaringan terhadap tempat-tempat yang dicurigai sebagai lokalisasi. Baik oleh Deputi Pengendalian IKN, maupun kepolisian yang akan tergabung dalam Tim Terpadu. (*)
Cek berita dan artikel yang lain di Google News
Komentar