SULSELSATU.com – Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menggelar Rapat Pleno Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Se-Sulawesi Barat.
Rapat ini untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan percepatan inklusi dan literasi keuangan di Sulawesi Barat bertempat di Ballroom Andi Depu, Kantor Gubernur Sulawesi Barat.
Baca Juga : HLM Jelang Nataru, TPID dan TP2DD Bahas 5 Langkah Strategis Antisipasi Risiko Kenaikan Harga
Turut serta mengikuti Rapat Pleno itu, Forkopimda Provinsi Sulawesi Barat, sejumlah OPD di Lingkup Pemerintahan Provinsi Sulawesi Barat, Bank Indonesia, Lembaga Penjamin Simpanan, Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Barat, Ketua dan Sekretariat TPAKD tingkat Kabupaten di Sulawesi Barat, dan Pelaku Usaha Sektor Keuangan di Sulawesi Barat.
Kepala OJK Sulselbar Moch. Muchlasin menyampaikan, transformasi ekonomi yang menjadi bagian dari RPJPN 2025–2045 juga memprioritaskan inklusi keuangan sebagai indikator utama.
Ia menjelaskan, dengan menjadikan inklusi keuangan sebagai salah satu prioritas utama dalam transformasi ekonomi, diharapkan dapat mencapai target inklusi keuangan sebesar 98 persen pada 2045.
Baca Juga : CHAPTER 2025, Bukti Kolaborasi BI Bersama Stakeholders Mempercepat Layanan Publik Digital
“TPAKD merupakan wujud nyata dari komitmen sinergi Pemerintah Daerah, Otoritas, dan Pelaku Usaha Sektor Keuangan terhadap implementasi program Asta Cita,” Kata Muchlasin.
Pada TPAKD Se-Sulawesi Barat 2025 ini, fokus pada perluasan akses keuangan di sektor produktif, pengembangan ekonomi desa, dan peningkatan literasi keuangan melalui inklusi digital.
Program tersebut meliputi lima area utama. Pertama adalah pengembangan ekonomi daerah melalui sektor prioritas pemerintah daerah, yang dilaksanakan melalui program pengembangan komoditi unggulan yaitu kakao.
Baca Juga : Produk Pasar Modal Kian Menarik, Investor di Sulsel Naik 21,35 Persen
Kedua, fasilitasi akses keuangan kepada UMKM, termasuk pelatihan dan pendampingan untuk optimalisasi KUR, selanjutnya, peningkatan Literasi dan Inklusi Keuangan melalui program LAYAnan liteRasi dan inKlusi Keuangan ke daerahkU (LAYARKU) dan edukasi menyeluruh kepada masyarakat.
Program, keempat mendorong budaya menabung sejak dini melalui program Satu Rekening Satu Pelajar (Kejar/OSOA), dan program kelima adalah percepatan akses keuangan melalui digitalisasi layanan keuangan berbasis QRIS.
Wakil Gubernur Sulawesi Barat Mayjen TNI (Purn) Salim S. Mengga menyampaikan, harapan agar TPAKD dapat menjadi solusi untuk menjawab permasalahan utama petani, pelaku usaha, UMKM, dan seluruh lapisan masyarakat terutama di tengah keterbatasan anggaran.
Baca Juga : Kepercayaan Masyarakat Terus Meningkat, DPK Perbankan di Sulsel Tumbuh 7,51 Persen
“Sinergi antara pertanian, perdagangan, dan jasa keuangan sebagai ekosistem yang saling menguatkan—di mana sektor pertanian menyediakan komoditas unggulan, sektor perdagangan menjamin distribusinya, dan sektor keuangan memberikan akses permodalan. Pendekatan ini diperkuat dengan skema pembiayaan, kepastian pasar, dan pendampingan teknis untuk mendorong produktivitas dan kemandirian ekonomi Sulawesi Barat,” Kata Mayjen TNI (Purn) Salim S. Mengga.
Akses keuangan merupakan hak dasar bagi seluruh masyarakat dan memiliki peran penting dalam meningkatkan taraf hidup Masyarakat.
Untuk itu, TPAKD memiliki peran strategis sebagai lokomotif dalam mendorong percepatan literasi dan inklusi keuangan yang memberikan dampak nyata bagi Masyarakat.
Baca Juga : Perkuat Ketahanan Pangan, BI Sulsel Panen Perdana Padi Gamagora 7 di Maros
Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat mendorong seluruh unsur TPAKD, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, untuk memperkuat kelembagaan, mengakselerasi sinergi lintas program, serta memastikan alokasi anggaran yang memadai guna menjamin keberlanjutan program perluasan akses keuangan hingga ke lapisan masyarakat paling bawah.
Cek berita dan artikel yang lain di Google News
Komentar