SULSELSATU.com, MAKASSAR – DPRD Kota Makassar kembali menyoroti persiapan pelaksanaan pemilihan RT/RW serentak yang akan digelar pada 3 Desember 2025.
Anggota Komisi A, Udin Saputra Malik, mendesak Pemerintah Kota Makassar segera membentuk badan pengawas independen untuk memastikan seluruh proses pemilihan berjalan bersih dan tidak memicu konflik di masyarakat.
Udin menilai, sistem pengawasan saat ini belum memadai. Ia menyebut banyak warga tidak memiliki kanal pelaporan yang jelas ketika menemukan dugaan pelanggaran di lapangan.
Baca Juga : Legislator DPRD Makassar Sentil GMTD, Fasum-Fasos Baru 7 Klaster Diserahkan ke Pemkot
“Harus ada lembaga khusus yang menerima laporan masyarakat, semacam Bawaslu versi pemilihan RT/RW. Badan pengawas ini penting agar setiap dugaan pelanggaran bisa diproses dan konflik bisa diredam sejak awal,” ujar politisi PDI Perjuangan itu, Rabu (12/11/2025).
Ia mengingatkan bahwa pemilihan di tingkat lingkungan sangat rentan dipengaruhi rivalitas personal maupun kepentingan kelompok tertentu. Tanpa pengawasan yang kuat, kata Udin, gesekan kecil bisa berubah menjadi konflik terbuka.
“Pemilihan di tingkat RT/RW itu sensitif karena semua orang saling kenal. Kalau ada sedikit saja intervensi atau tekanan politik, dampaknya bisa besar. Pemerintah harus hadir mencegah sebelum masalah muncul,” tegasnya.
Baca Juga : Legislator Makassar Desak GMTD Bangun Instalasi Pengolahan Air, Jangan Bebani PDAM
Udin juga menyoroti isu yang sempat mencuat terkait adanya oknum aparat kelurahan yang diduga mendorong calon tertentu. Ia menegaskan bahwa seluruh ASN wajib menjaga netralitas dan tidak menjadikan pemilihan RT/RW sebagai ajang kepentingan politik praktis.
“Kami dapat laporan bahwa ada lurah yang mengarahkan pilihan warga atau mengaitkan kemenangan calon tertentu sebagai indikator keberhasilan. Ini jelas tidak boleh terjadi,” tegasnya.
Ia mendesak Pemkot Makassar agar segera merampungkan skema pembentukan badan pengawas independen sebelum pemilihan digelar. Menurutnya, langkah tersebut sangat krusial untuk menjaga integritas demokrasi di tingkat akar rumput sekaligus memperkuat kepercayaan publik.
Baca Juga : DPRD Makassar Ungkap Perumahan Milik GMTD Berisi 2 Ribu Hunian Tanpa Rumah Ibadah
“Dengan pengawasan yang kuat dan proses yang transparan, pemilihan RT/RW bisa menjadi contoh demokrasi lokal yang lebih sehat dan berintegritas,” tutupnya.
Cek berita dan artikel yang lain di Google News
Komentar