SULSELSATU.com, MAKASSAR – Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Makassar menegaskan bahwa pemerintah daerah harus mengambil langkah-langkah yang lebih progresif untuk menjaga stabilitas pendapatan daerah di tahun anggaran 2026.
Sikap ini disampaikan menyusul proyeksi penurunan pendapatan hingga 8,96 persen atau sekitar Rp482,5 miliar dibandingkan tahun 2025.
Penegasan tersebut disampaikan Juru Bicara Banggar, Ray Suryadi Arsyad, dalam Rapat Paripurna Penandatanganan Nota Kesepakatan KUA-PPAS APBD 2026 yang berlangsung di Balai Kota Makassar, Senin (17/11/2025).
Baca Juga : Erick Horas Apresiasi Pelaksanaan Pilket RT/RW yang Dinilai Demokratis
Dalam paparannya, Ray menekankan bahwa situasi penurunan proyeksi pendapatan ini tidak boleh dihadapi dengan pendekatan konvensional. Ia menilai pemerintah harus mengadopsi langkah yang lebih agresif serta responsif untuk mengimbangi potensi penurunan fiskal.
“Banggar memandang perlunya strategi pendapatan yang lebih agresif dan adaptif. Penurunan proyeksi ini harus dijawab dengan konsistensi optimalisasi pendapatan,” ujar Ray.
Banggar juga menyoroti pentingnya percepatan modernisasi sistem perpajakan dan retribusi. Menurut Ray, digitalisasi penuh dalam pengelolaan pendapatan daerah akan memperbaiki akurasi data, meningkatkan kepatuhan wajib pajak, dan menutup celah kebocoran penerimaan.
Baca Juga : Sosper Perda Pajak Makassar, Andi Tenri Uji Minta Warga Lebih Disiplin Bayar Pajak
“Transformasi digital pada seluruh proses pajak dan retribusi adalah kebutuhan mendesak. Selain menambah efisiensi, digitalisasi membuka ruang pemetaan potensi pendapatan yang selama ini belum termanfaatkan,” jelasnya.
Tak hanya itu, Ray menyebut bahwa pemerintah perlu memperluas basis pendapatan dari sektor-sektor baru yang tumbuh pesat, seperti ekonomi digital dan industri kreatif. Ia menilai sektor tersebut harus diposisikan sebagai penopang baru pendapatan daerah.
Di sisi belanja, Banggar menekankan pentingnya penerapan prinsip spending better. Ray menegaskan bahwa alokasi anggaran harus diarahkan pada program prioritas yang memberi dampak langsung bagi penguatan layanan dasar dan perlindungan sosial.
Baca Juga : Muchlis Misbah Sosialisasikan Perda Pembinaan Anjal Gepeng di Makassar
“Belanja daerah harus berpihak pada pengurangan kesenjangan, penurunan kemiskinan, serta pemenuhan Standar Pelayanan Minimal di sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur,” katanya.
Ray juga menekankan agar program jaminan sosial terpadu tetap berlanjut, termasuk program MULIA Berjasa yang dinilai berperan besar dalam memberikan perlindungan kepada pekerja rentan.
Selain itu, ia menyoroti keberlanjutan berbagai proyek strategis pemerintah kota, seperti pembangunan Stadion Internasional dan penyediaan seragam sekolah gratis, yang menurutnya membutuhkan komitmen pendanaan yang jelas.
Baca Juga : Andi Tenri Indah Dorong Evaluasi Menyeluruh Program ASS demi Cegah Pemborosan Anggaran
Banggar juga meminta pemerintah memperkuat agenda reformasi birokrasi melalui digitalisasi pelayanan publik. Menurut Ray, langkah ini penting untuk menopang implementasi Makassar Super Apps dan Lontara+ sebagai sistem layanan terpadu milik pemerintah kota.
“Reformasi birokrasi melalui digitalisasi layanan harus dipastikan berjalan. Inilah fondasi tata kelola APBD 2026 yang lebih efisien dan modern,” tutup Ray.
Cek berita dan artikel yang lain di Google News
Komentar