SULSELSATU.com, MAKASSAR – Pemerintah Kota Makassar terus mendorong transformasi digital pemerintahan melalui kebijakan integrasi server teknologi informasi (IT) di seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Kebijakan ini dinilai mampu menciptakan efisiensi anggaran hingga Rp20–30 miliar per tahun.
Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, mengatakan penghematan tersebut dapat diwujudkan tanpa mengurangi kualitas layanan publik. Sebaliknya, integrasi sistem justru akan meningkatkan kecepatan, transparansi, dan akuntabilitas pelayanan kepada masyarakat.
“Dengan sistem terintegrasi, anggaran bisa kita hemat dan dialihkan untuk kebutuhan masyarakat. Pelayanan tidak berkurang, malah semakin baik,” ujar Munafri saat Rapat Pembahasan Pengintegrasian Server IT dan Aplikasi SKPD di Ruang Sipakatau, Kantor Wali Kota Makassar, Selasa (30/12/2025).
Munafri menjelaskan, kebijakan ini dilakukan dengan menjadikan Layanan Online Terintegrasi Warga Makassar (LONTARA+) sebagai super apps layanan publik. Seluruh layanan pada 51 SKPD dan 210 subbagian akan disatukan dalam satu platform terintegrasi dan terstandarisasi.
Aplikasi LONTARA+ juga telah terhubung dengan Command Center Diskominfo sehingga seluruh alur layanan dan aduan masyarakat dapat dipantau secara real time.
Ke depan, seluruh aplikasi dan server IT SKPD akan disentralisasi dan dikelola oleh Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Makassar, sesuai regulasi nasional terkait tata kelola sistem informasi pemerintahan.
“Secara aturan, pengelolaan infrastruktur IT harus berada dalam satu governance. Tidak boleh masing-masing SKPD berjalan sendiri,” tegas Munafri.
Menurutnya, sentralisasi server akan menekan biaya operasional, mencegah pembelian aplikasi berulang, meningkatkan keamanan data, serta mempermudah pengawasan sistem digital pemerintahan.
Meski demikian, Munafri menegaskan integrasi tidak berarti seluruh tanggung jawab IT diserahkan ke Diskominfo. SKPD tetap memiliki peran dalam pengelolaan layanan, proses bisnis, serta inovasi di masing-masing sektor.
“Ini bukan soal kewenangan, tapi soal pelayanan. Semua harus bergerak dalam satu sistem,” ujarnya.
Mulai 2026, seluruh pengadaan infrastruktur IT, termasuk server di Command Center, Makassar Government Center (MGC), dan Mal Pelayanan Publik (MPP), akan dilakukan secara terpusat.
Munafri menambahkan, jika diakumulasikan selama lima tahun, potensi efisiensi anggaran bisa mencapai ratusan miliar rupiah, sekaligus menekan risiko hukum dan temuan audit.
“Digitalisasi harus membuat pelayanan lebih cepat, transparan, dan rapi. Kalau tidak taat tata kelola, efisiensi tidak akan tercapai,” pungkasnya.
Cek berita dan artikel yang lain di Google News
Komentar