SULSELSATU.com, PANGKEP – DPRD Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (Pangkep), Sulawesi Selatan, mulai memproses Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Sistem Perlindungan Anak melalui penyampaian nota penjelasan dalam rapat paripurna di Ruang Sidang A DPRD Pangkep, Jumat (23/10/2026).
Rapat paripurna dipimpin Wakil Ketua DPRD Pangkep, Andi Ilham Zainuddin. Sementara nota penjelasan dibacakan Umar Haya sebagai bagian dari tahapan pembentukan peraturan daerah atas inisiatif DPRD.
Dalam pemaparannya, Umar menjelaskan bahwa Ranperda tersebut merupakan tindak lanjut dari proses legislasi yang telah dimulai sejak pimpinan DPRD menyampaikan rancangan peraturan daerah kepada Bupati Pangkep pada 2 Oktober 2026.
Baca Juga : DPRD Pangkep Bahas Perubahan Regulasi Pajak dan Retribusi Daerah
“Nota penjelasan ini merupakan penjelasan dari naskah akademik beserta rancangan peraturan daerah yang telah disampaikan secara tertulis kepada Bupati Pangkajene dan Kepulauan pada tanggal 2 Oktober 2026 sebagai bagian dari proses legislasi,” kata Umar dalam rapat paripurna.
Ia menjelaskan, pembentukan Ranperda ini dilandasi pentingnya menjamin hak anak untuk hidup, tumbuh, berkembang, serta memperoleh perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
Menurut Umar, perlindungan anak bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat, tetapi juga membutuhkan keterlibatan pemerintah daerah, masyarakat, orang tua, dan keluarga.
Baca Juga : DPRD Pangkep Soroti Infrastruktur, Pendidikan hingga Perlindungan Anak dalam Pembahasan APBD 2027
Ranperda tersebut disusun berdasarkan naskah akademik yang memuat landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis. Kajian tersebut menjadi dasar perumusan ketentuan yang diharapkan mampu memperkuat penyelenggaraan perlindungan anak di Kabupaten Pangkep.
Secara substansi, rancangan regulasi itu mencakup hak dan kewajiban anak, kewajiban pemerintah daerah, serta tugas dan tanggung jawab berbagai pihak. Materi lainnya meliputi penyelenggaraan sistem perlindungan anak, kelembagaan dan jaringan layanan, serta pengelolaan data dan informasi.
Ranperda tersebut juga mengatur kerja sama antarpihak, monitoring, evaluasi, pelaporan, pendanaan, hingga pemberian penghargaan dalam penyelenggaraan perlindungan anak.
Baca Juga : DPRD Pangkep Dorong Optimalisasi Pendapatan dan Pemerataan Pembangunan
Dari sisi penyusunan, rancangan regulasi itu telah melalui proses harmonisasi di Kementerian Hukum wilayah Provinsi Sulawesi Selatan. Dokumennya terdiri atas 14 bab dan 45 pasal.
Melalui penyampaian nota penjelasan tersebut, DPRD Pangkep berharap Ranperda Sistem Perlindungan Anak dapat memasuki tahapan pembahasan bersama pemerintah daerah sesuai mekanisme pembentukan peraturan daerah. (*)
Cek berita dan artikel yang lain di Google News







Komentar