SULSELSATU.com, MAKASSAR – Anggota DPRD Kota Makassar, H Ruslan Lallo, menggelar kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah bersama Kecamatan Ujung Tanah di Hotel Karebosi Premier, Rabu (18/11/2026).
Kegiatan tersebut menghadirkan dua narasumber, yakni Camat Ujung Tanah Andi Unru, S.STP., M.AP., dan Mansyur.
Dalam sambutannya, politisi dengan tagline ‘AjjiMo’’ itu menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam mengawasi jalannya pemerintahan daerah. Menurutnya, kegiatan pengawasan bukan sekadar agenda pertemuan, tetapi menjadi kesempatan bagi warga untuk mengetahui program pemerintah sekaligus menyampaikan persoalan yang dihadapi di lingkungannya.
Untuk itu, Politisi Nasdem tersebut meminta peserta memanfaatkan kesempatan tersebut dengan aktif bertanya kepada narasumber, khususnya mengenai program dan kebijakan Pemerintah Kota Makassar yang dijalankan di wilayah Kecamatan Ujung Tanah.
“Melalui kegiatan ini, saya berharap masyarakat bisa mengetahui program-program pemerintah yang dilaksanakan di Kecamatan Ujung Tanah. Kalau ada yang belum dipahami atau ada persoalan di lapangan, silakan disampaikan. Kita ingin masyarakat juga ikut mengawasi jalannya pemerintahan,” ujarnya.
Ia menjelaskan, salah satu perhatian pemerintah kota saat ini adalah penanganan sampah yang harus dilaksanakan secara menyeluruh hingga tingkat kelurahan, RT, dan RW. Menurutnya, keberhasilan program kebersihan tidak hanya bergantung pada pemerintah, tetapi juga membutuhkan kesadaran dan partisipasi masyarakat.
Baca Juga : Politisi Nasdem Ruslan Lallo Bawa Aspirasi Warga ke Paripurna DPRD, Fokus pada Pembangunan Inklusif
Selain persoalan kebersihan, Ruslan turut menyoroti pelayanan publik, terutama pengurusan administrasi kependudukan dan dokumen lainnya yang menjadi kebutuhan masyarakat.
Ia mengingatkan bahwa pelayanan administrasi pemerintahan yang seharusnya tidak dipungut biaya harus benar-benar dilaksanakan sesuai ketentuan. Masyarakat juga diminta tidak mudah menggunakan jasa perantara yang menawarkan kemudahan pengurusan dokumen dengan imbalan tertentu.
“Jangan sampai masyarakat datang mengurus KTP, kartu keluarga, surat keterangan waris, atau administrasi lainnya, kemudian diminta membayar sesuatu yang sebenarnya tidak ada ketentuannya. Kalau memang persyaratannya sudah lengkap, ikuti prosedur yang berlaku. Sebaiknya masyarakat langsung berkomunikasi dengan petugas kecamatan atau kelurahan,” tegasnya.
Baca Juga : Reses Pertama 2024/2025, Ruslan Lallo Siap Perjuangkan Aspirasi Warga di Tiga Kelurahan
Ruslan berharap melalui kegiatan pengawasan tersebut, masyarakat semakin memahami haknya dalam memperoleh pelayanan pemerintahan yang baik, transparan, dan bebas dari praktik pungutan yang tidak sesuai aturan.
Sementara itu, Camat Ujung Tanah, Andi Unru, menyambut baik pelaksanaan kegiatan pengawasan tersebut. Ia menilai forum seperti ini penting untuk membangun komunikasi antara pemerintah, DPRD, dan masyarakat, sekaligus menjadi sarana menyampaikan kondisi riil penyelenggaraan pemerintahan di wilayahnya.
Andi Unru juga meminta peserta tidak hanya menyimpan informasi yang diperoleh selama kegiatan, tetapi turut menyampaikannya kepada keluarga, tetangga, dan masyarakat lainnya.
Baca Juga : Ruslan Lallo Unjuk Kekuatan, Siap Menangkan Seto-Kiki di Pilwalkot Makassar
“Peserta yang hadir hari ini merupakan perpanjangan tangan Pak Dewan untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat. Jadi, apa yang kita dapatkan di sini jangan hanya berhenti di ruangan ini. Sampaikan juga kepada keluarga dan tetangga supaya semakin banyak masyarakat yang mengetahui program serta kebijakan pemerintah,” ungkapnya.
Menurutnya, pembenahan pelayanan publik membutuhkan ketegasan pimpinan serta dukungan masyarakat. Ia mengakui bahwa menghilangkan praktik-praktik pelayanan yang tidak sesuai aturan tidak bisa dilakukan secara instan. Namun, tindakan tegas dan pengawasan berkelanjutan harus terus dilakukan agar menjadi pembelajaran bagi seluruh aparatur pemerintahan.
Ia juga menegaskan bahwa masyarakat tidak seharusnya dibebani biaya tambahan dalam memperoleh pelayanan administrasi yang memang tidak dipungut biaya.
Baca Juga : Raih Suara Signifikan, Ruslan Lallo Jadi Wakil NasDem di Dapil 2 untuk DPRD Makassar
“Jangan ada lagi pelayanan yang meminta masyarakat membayar sesuatu yang sebenarnya tidak ada ketentuannya. Kita sebagai aparatur pemerintah sudah diberikan tanggung jawab untuk melayani masyarakat. Jadi, jangan sampai pelayanan justru dijadikan kesempatan untuk meminta imbalan,” tegasnya.
Cek berita dan artikel yang lain di Google News







Komentar