SULSELSATU.com, MAKASSAR – Anggota DPRD Kota Makassar, H Ruslan Lallo, menggelar Reses Pertama Masa Persidangan Kesatu Tahun Sidang 2026-2027 di dua titik wilayah Kecamatan Tallo, Kamis (19/11/2026).
Reses tersebut berlangsung di Kelurahan Kaluku Bodoa dan Kelurahan Wala-Walayya.
Dalam reses tersebut, Ruslan Lallo turun langsung menemui warga, tokoh masyarakat, RT/RW hingga perangkat kelurahan untuk mendengar berbagai keluhan serta kebutuhan pembangunan di lingkungan mereka.
Sejumlah aspirasi yang mengemuka di antaranya persoalan pengangkutan sampah, pengerukan kanal dan drainase, hingga kebutuhan pembangunan infrastruktur lingkungan.
Di titik pertama, Kelurahan Kaluku Bodoa, Ruslan Lallo mengaku kehadirannya merupakan bagian dari upaya menjaga komunikasi dan kedekatan dengan masyarakat, sekaligus menampung usulan yang nantinya dapat diperjuangkan melalui pokok pikiran (pokir) anggota DPRD.
Dia mengingatkan, reses bukan sekadar agenda formal anggota dewan, melainkan ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan langsung persoalan yang membutuhkan perhatian pemerintah.
“Saya hadir di sini kembali ingin mendengar keluhan ta, terkait program apa yang harus kita bangun, khususnya yang ada di RW 2, RT 3 maupun yang ada di Kelurahan Kaluku Bodoa,” ujar Ruslan.
Salah satu keluhan yang disampaikan warga berkaitan dengan pengangkutan sampah yang dinilai belum berjalan optimal. Warga mengeluhkan jadwal pengangkutan yang terkadang terlambat, bahkan sampah tidak terangkut.
Menanggapi hal tersebut, Ruslan mengungkapkan, dirinya sebelumnya telah mengusulkan anggaran pengadaan armada pengangkutan sampah di Kecamatan Tallo. Namun, usulan anggaran yang telah dimasukkan tersebut belum dieksekusi oleh Pemerintah Kota Makassar.
Dia berharap anggaran yang telah diperjuangkan dapat direalisasikan pada 2027, sehingga kebutuhan armada pengangkutan sampah di wilayah tersebut bisa terpenuhi.
“Anggaran saya sudah masukkan di kecamatan terkait pengadaan armada sampah. Mudah-mudahan ke depan, di 2027, anggaran yang saya titip di Kecamatan Tallo bisa dieksekusi oleh pihak kecamatan,” katanya.
Selain persoalan sampah, Ruslan juga menyoroti kebutuhan pengerukan drainase serta pembangunan infrastruktur lingkungan. Dia meminta RT dan RW agar menyiapkan pendataan dan menyampaikan permohonan resmi kepada Dinas Pekerjaan Umum (PU) sebagai dasar tindak lanjut.
Menurutnya, usulan masyarakat dapat disampaikan melalui jalur administrasi kelurahan maupun aplikasi pelayanan pemerintah yang tersedia, agar dapat dikawal hingga masuk dalam program pembangunan.
“Kalau terkait drainase, pengurukan, saya minta kepada Pak RT untuk mendata dan memasukkan permohonan ke Dinas PU. Bisa juga melalui aplikasi. Kalau permohonannya ada, saya bisa menjembatani dan mengawal usulan ta,” jelasnya.
Pada titik kedua di Kelurahan Wala-Walayya, Ruslan kembali menegaskan komitmennya untuk mengawal aspirasi warga, khususnya yang berkaitan dengan pembangunan infrastruktur, pelayanan pemerintahan dan kebutuhan sosial masyarakat.
Dia meminta warga, RT dan RW tidak ragu menyampaikan persoalan yang belum terselesaikan di tingkat kelurahan maupun kecamatan, sehingga dapat dikoordinasikan dengan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait.
Ruslan juga menyinggung persoalan pengerukan kanal dan drainase yang menjadi salah satu kebutuhan masyarakat untuk mengantisipasi genangan hingga banjir.
Dia menyarankan agar usulan pengerukan kanal terlebih dahulu dikoordinasikan dengan pihak kelurahan dan kecamatan, termasuk satgas drainase. Jika belum dapat ditangani, warga diminta mengajukan permohonan ke Dinas PU.
“Kalau memang tidak bisa diselesaikan di kantor camat, ada satgas drainase. Kalau memang belum mampu, Pak Lurah, Pak RT membuat permohonan ke Dinas PU. Insya Allah saya akan kawal sampai terealisasi bagaimana kanal ini dikeruk supaya air lancar dan tidak tergenang sehingga menimbulkan banjir,” tuturnya.
Dia menambahkan, aspirasi yang disampaikan dalam reses nantinya dapat menjadi bahan perjuangan melalui pokok pikiran (pokir) anggota DPRD, selain program pembangunan yang diusulkan melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang).
“Reses ini tujuannya untuk mengakomodir aspirasi. Insya Allah nanti saya masukkan sebagai pokok pikiran saya atau yang kita kenal dengan pokir. Jadi bukan hanya melalui pemerintah atau Musrenbang, ada juga pokok pikiran anggota dewan yang bisa diarahkan untuk kebutuhan pembangunan di kelurahan,” ujarnya.
Sementara itu, Lurah Kaluku Bodoa, Alwan Januar Setiawan, berharap aspirasi dan kebutuhan pembangunan masyarakat di wilayahnya dapat terus dikawal melalui dukungan anggota DPRD Kota Makassar.
Dia turut menyampaikan persoalan kanal di wilayah RW 5 yang sebelumnya telah dibersihkan, namun masih membutuhkan pengerukan untuk mendukung kelancaran aliran air.
Hal serupa juga disampaikan Lurah Wala-Walayya, Ahmad Jujur Latif, yang berharap pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di wilayahnya dapat terus mendapat perhatian.
Dalam kesempatan tersebut, ia juga menyampaikan penanganan gangguan keamanan berupa perang kelompok yang terjadi pekan sebelumnya. Menurutnya, aparat Babinsa, Bhabinkamtibmas serta RT/RW bergerak cepat melakukan langkah pengamanan dan mendirikan posko di Jalan Regge untuk mengantisipasi kejadian lanjutan.
Cek berita dan artikel yang lain di Google News







Komentar