Logo Sulselsatu

Dapat Parcel dari Pengusaha, Wali dan Wawali Parepare Langsung Lapor KPK

Asrul
Asrul

Sabtu, 01 Juni 2019 16:59

Dapat Parcel dari Pengusaha, Wali dan Wawali Parepare Langsung Lapor KPK

SULSELSATU.com, PAREPARE – Mendapat parcel dari pengusaha, Wali Kota Parepare, HM Taufan Pawe, bersama Wakilnya, H Pangerang Rahim, langsung melaporkan hal itu kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG).

Hal ini disampaikan Kepala Bagian Humas dan Protokoler Setdako Parepare, Anwar Amir.”Saat dapat kiriman parcel Pak Wali dan Wawali langsung melaporkan kepada Inspektorat UPG Kota Parepare untuk diteruskan ke KPK,” ujarnya (1/6/2019).

Menurut Anwar, tindakan yang dilakukan wali kota dan wakilnya itu mesti mendapat apresiasi, karena telah memberi contoh sesuai prosedur dan surat edaran yang dikeluarkan KPK terkait gratifikasi.

Baca Juga : Taufan Pawe Minta Kader Golkar Bantu Pelaku UMKM

Ini dibenarkan Kepala Inspektorat Kota Parepare, M. Husni Syam. Ia mengatakan, parcel yang diterima wali kota dan wakilnya sudah dilaporkan melalui UPG untuk diteruskan ke KPK.

Laporan itu sesuai prosedur yang ada, bahwa tidak boleh menerima gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban tugas pokok. Sehingga mesti dilaporkan kepada KPK dalam jangka waktu 30 hari sejak menerima gratifikasi.

“Larangan penerimaan gratifikasi dan harus langsung dilaporkan tertuang dalam surat edaran nomor 003.2/3975/SJ dan surat edaran nomor 003.2/3976/S yang ditandatangani Sekretaris Jenderal Kemendagri, Hadi Prabowo pada 16 Mei 2019. Serta surat dari ketua KPK No B/3956/GTF.00.02/01-13/05/2019 tanggal 8 Mei 2019 tentang imbauan pencegahan gratifikasi terkait hari raya keagamaan,” jelasnya.

Baca Juga : Akademisi Unhas Sebut Koalisi Golkar PAN dan PPP Bisa Antar Taufan Pawe Cagub Sulsel

Menindaklanjuti surat itu, lanjut dia, Wali Kota Parepare telah mengeluarkan surat edaran Nomor 800/145/Org tentang imbauan pencegahan gratifikasi terkait hari raya keagamaan.

Di surat itu memuat larangan ASN menerima gratifikasi, baik berupa uang, bingkisan, parcel, fasilitas dan bentuk pemberian lainnya dan larangan penggunaan kendaraan dinas untuk mudik.

Penulis: Andi Fardi
Editor: Kink Kusuma Rein

 Komentar

 Terbaru

Makassar18 Mei 2022 07:00
Terima SK Dari Andi Sudirman, Ini Deretan Kisah Para CPNS dan PPPK Pemprov Sulsel
SULSELSATU.com, MAKASSAR – CPNS dan PPPK Tahun 2021 Lingkup Pemprov Sulsel tidak bisa menyembunyikan rasa bahagianya usah menerima SK pengangkat...
Sulsel18 Mei 2022 06:45
Dua Anggota DPRD Luwu Timur Resmi Daftarkan Diri sebagai Bakal Calon Wakil Bupati Luwu Timur Periode 2021-2026
SULSELSATU.com, Luwu Timur – Panitia Pemilihan Wakil Bupati Luwu Timur Masa Jabatan 2021-2026 resmi menerima berkas dari dua kandidat Calon Waki...
Video17 Mei 2022 23:28
VIDEO: Jokowi Bolehkan Masyarakat Lepas Masker di Luar Ruangan
SULSELSATU.com – Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa pemerintah kini melonggarkan kebijakan pemakaian masker di Indonesia. Bagi masyarakat yan...
Metropolitan17 Mei 2022 22:50
14 Tahun Perjuangan Disabilitas Netra Akhirnya Terima SK PPPK Dari Gubernur Sulsel
SULSELSATU.com, MAKASSAR – Sebanyak 1669 orang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Pemprov Sulsel tahap pertama, menerima Surat Ke...