Logo Sulselsatu

Dapat Parcel dari Pengusaha, Wali dan Wawali Parepare Langsung Lapor KPK

Asrul
Asrul

Sabtu, 01 Juni 2019 16:59

Dapat Parcel dari Pengusaha, Wali dan Wawali Parepare Langsung Lapor KPK

SULSELSATU.com, PAREPARE – Mendapat parcel dari pengusaha, Wali Kota Parepare, HM Taufan Pawe, bersama Wakilnya, H Pangerang Rahim, langsung melaporkan hal itu kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG).

Hal ini disampaikan Kepala Bagian Humas dan Protokoler Setdako Parepare, Anwar Amir.”Saat dapat kiriman parcel Pak Wali dan Wawali langsung melaporkan kepada Inspektorat UPG Kota Parepare untuk diteruskan ke KPK,” ujarnya (1/6/2019).

Menurut Anwar, tindakan yang dilakukan wali kota dan wakilnya itu mesti mendapat apresiasi, karena telah memberi contoh sesuai prosedur dan surat edaran yang dikeluarkan KPK terkait gratifikasi.

Baca Juga : VIDEO: Walkot Parepare Taufan Pawe “Ngamuk” di Kantor DPRD

Ini dibenarkan Kepala Inspektorat Kota Parepare, M. Husni Syam. Ia mengatakan, parcel yang diterima wali kota dan wakilnya sudah dilaporkan melalui UPG untuk diteruskan ke KPK.

Laporan itu sesuai prosedur yang ada, bahwa tidak boleh menerima gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban tugas pokok. Sehingga mesti dilaporkan kepada KPK dalam jangka waktu 30 hari sejak menerima gratifikasi.

“Larangan penerimaan gratifikasi dan harus langsung dilaporkan tertuang dalam surat edaran nomor 003.2/3975/SJ dan surat edaran nomor 003.2/3976/S yang ditandatangani Sekretaris Jenderal Kemendagri, Hadi Prabowo pada 16 Mei 2019. Serta surat dari ketua KPK No B/3956/GTF.00.02/01-13/05/2019 tanggal 8 Mei 2019 tentang imbauan pencegahan gratifikasi terkait hari raya keagamaan,” jelasnya.

Baca Juga : 2 Politisi Golkar di Sulsel Meninggal Dunia

Menindaklanjuti surat itu, lanjut dia, Wali Kota Parepare telah mengeluarkan surat edaran Nomor 800/145/Org tentang imbauan pencegahan gratifikasi terkait hari raya keagamaan.

Di surat itu memuat larangan ASN menerima gratifikasi, baik berupa uang, bingkisan, parcel, fasilitas dan bentuk pemberian lainnya dan larangan penggunaan kendaraan dinas untuk mudik.

Penulis: Andi Fardi
Editor: Kink Kusuma Rein

Cek berita dan artikel yang lain di Google News

 Komentar

 Terbaru

Video03 Desember 2022 22:43
VIDEO: Cuma Makan Nasi dan Garam, Pria Akhirnya Punya Tabungan Rp 2,8 M
SULSELSATU.com – Seorang pekerja migran asal Bangladesh hanya makan bawang, cabai, dan garam agar dapat menabung. Dalam video terlihat pria as...
Makassar03 Desember 2022 21:43
Ari Ashari Tampung Aspirasi Masyarakat Makassar Soal Pengelolaan Drainase yang Kurang Maksimal
Reses Anggota DPRD Kota Makassar Ari Ashari...
Entertainment03 Desember 2022 21:19
Film Like and Share, Keberanian Mengangkat Masalah Pelecehan Seksual Secara Gamblang
Film Like and Share tentang cerita tentang pelecehan seksual yang akan tayang pada 8 Desember 2022...
Video03 Desember 2022 20:56
VIDEO: Gempa M 6,4 Terjadi di Garut Jawa Barat
SULSELSATU.com – Gempa dengan kekuatan magnitudo 6,4 di mengguncang Garut, Jawa Barat, Sabtu (3/12/2022). Bahkan warga di Cianjur juga ikut me...