SULSELSATU.com, JAKARTA – Putri Presiden RI ke-4 Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, Yenny Wahid berharap pimpinan Nahdlatul Ulama (NU) tidak meminta jatah kursi di kabinet Jokowi-Ma’ruf Amin.
“Saya imbau petinggi NU supaya tidak terjebak retorika seolah-olah kita menuntut kursi kabinet atau sebagainya. Peran yang harus dijalankan NU adalah peran sinergi dengan pemerintah, memberi masukan konstruktif ketika ada kritik,” kata Yenny, seperti dikutip dari CNNIndonesia, Rabu (10/7/2019).
Dia menjelaskan NU harus dapat bekerja sama, dan pada saat yang sama menjaga jarak yang sehat di setiap era pemerintahan.
Baca Juga : Tiga Pesan Zudan Arif di Konferwil NU Sulsel
Yenny pun mengingatkan Khittah NU, yang salah satunya menyepakati NU tidak terlibat politik praktis.
Khittah itu merujuk pada Khittah NU tahun 1926 yang kemudian ditegaskan kembali pada Khittah NU tahun 1984.
Yenny tak memungkiri ada harapan dari warga NU agar pemerintah menyerah aspirasi mereka. “Tapi tidak kemudian dengan cara bagi-bagi kursi, menuntut kursi seperti itu,” tutur Direktur Wahid Foundation itu.
Baca Juga : Lepas Jalan Sehat Nahdlatul Ulama, Adnan Minta NU Gowa Terus Berkontribusi pada Pembangunan Daerah
Wacana jatah kursi menteri untuk NU diutarakan oleh Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Kebangkitan Bangsa (DPP PKB) Abdul Kadir Karding, pekan lalu.
Karding mengatakan jatah menteri buat partainya di kabinet Jokowi-Ma’ruf akan berbeda dengan jatah menteri yang diberikan kepada NU.
Karding beralasan PKB dan NU sama-sama bekerja memenangkan Jokowi-Ma’ruf di Pilpres 2019.
Baca Juga : Lanjutkan Silaturahim, Kapolri Temui Ketua Umum MUI
“Saya kira beda [jatah menteri untuk PKB dan NU] ya. Kalau ada jatah-jatah pasti beda, karena NU juga bekerja, PKB sebagai partai juga bekerja. Jadi beda,” kata Karding kepada wartawan di Komplek Parlemen, Jakarta, Jumat (5/7/2019 ).
Editor: Awang Darmawan
Cek berita dan artikel yang lain di Google News
Komentar