SULSELSATU.com, JAKARTA — Jurnalis senior Hersubeno Arief menyoroti pergeseran sejumlah pejabat tinggi di lingkungan TNI dan Polri pada masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Ia menilai langkah tersebut dapat menjadi sinyal penataan ulang kekuasaan, termasuk terhadap figur-figur yang selama ini dianggap dekat dengan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).
Hersubeno juga memprediksi Prabowo masih akan melakukan perombakan Kabinet Merah Putih. Menurut dia, reshuffle berikutnya berpotensi menyasar sejumlah pejabat yang diasosiasikan dengan lingkaran Jokowi.
Ia mengisyaratkan telah memperoleh informasi mengenai kemungkinan pergantian sejumlah pejabat, tetapi belum bersedia mengungkap nama-namanya.
“Tetapi dengan langkah yang dilakukan oleh Pak Prabowo itu sekarang ini apalagi kemudian masih akan ada lanjut langkah lanjutan yakni reshuffle-reshuffle kabinet yang kemungkinan besar ada orang-orangnya Jokowi juga akan disingkirkan,” ujar Hersubeno melalui kanal YouTube Hersubeno Point, sebagaimana dikutip Selasa, 20 Oktober 2026.
Ia mengklaim telah memiliki informasi awal mengenai sosok-sosok yang berpotensi diganti. Namun, klaim tersebut belum disertai nama maupun bukti yang dapat diverifikasi secara terbuka.
“Anda jangan tanya dulu sama saya, saya sudah punya bocorannya. Tapi ini kan masih nunggu proses, tapi Anda sudah bisa duga-duga siapa orang-orang Jokowi yang akan segar disingkirkan. Dan saya kira dengan cara semacam ini ya Pak Prabowo bisa lebih nyaman,” katanya.
Hersubeno mengaitkan prediksinya dengan perubahan posisi sejumlah pejabat tinggi di sektor keamanan.
Pada 1 Oktober 2026, Listyo Sigit Prabowo bergeser dari jabatan Kapolri menjadi Kepala Staf Kepresidenan. Posisi Kapolri kemudian diisi Suyudi Ario Seto.
Selanjutnya, pada 16 Oktober 2026, Jenderal TNI Maruli Simanjuntak beralih dari jabatan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) menjadi Wakil Panglima TNI.
Dua perubahan tersebut menjadi bagian dari dinamika penataan jabatan di lingkungan pemerintahan dan institusi keamanan. Hersubeno melihat pergeseran itu dalam konteks yang lebih luas, yakni kemungkinan Prabowo memperkuat ruang geraknya dengan menata ulang jajaran pejabat yang menduduki posisi strategis.
Meski demikian, perpindahan jabatan tidak serta-merta membuktikan bahwa seorang pejabat disingkirkan karena kedekatannya dengan Jokowi. Pergantian tersebut perlu dinilai berdasarkan keputusan resmi, alasan yang disampaikan pemerintah, serta perkembangan politik yang menyertainya.
Hingga prediksi Hersubeno disampaikan, belum ada kepastian bahwa reshuffle kabinet berikutnya akan secara khusus menyasar orang-orang yang dianggap dekat dengan Jokowi.
Hersubeno Soroti Jabatan Jaksa Agung
Selain memperkirakan adanya pergantian pejabat yang diasosiasikan dengan Jokowi, Hersubeno secara khusus menyoroti posisi Jaksa Agung ST Burhanuddin.
Burhanuddin menjabat Jaksa Agung sejak 23 Oktober 2019, ketika Jokowi masih memimpin pemerintahan periode kedua. Ia kemudian tetap menduduki posisi tersebut pada masa pemerintahan Prabowo.
Menurut Hersubeno, lamanya masa jabatan Burhanuddin menjadi salah satu alasan perlunya penyegaran di tubuh Kejaksaan Agung. Ia mengakui posisi Jaksa Agung itu tidak terlalu identik dengan Jokowi, tetapi menilai pergantian tetap layak dipertimbangkan.
“Satu lagi saya kira yang perlu segera dilakukan pergantian adalah Jaksa Agung. Kalau Jaksa Agung memang tidak kental dia Joko Widodo-nya, tapi kan posisi atau dia juga menempati jabatannya cukup sudah cukup lama sejak eranya Joko Widodo pada periode kedua,” ujarnya.
Ia menilai pergantian Jaksa Agung dapat menjadi bagian dari pembaruan di pemerintahan Prabowo, bukan semata-mata persoalan kedekatan politik dengan presiden sebelumnya.
“Jadi kalau dia diganti itu bagian upaya penyegaran sajalah yang harus dilakukan oleh Pak Prabowo Subianto,” katanya.
Namun, masa jabatan yang panjang tidak dengan sendirinya menjadi bukti bahwa seorang pejabat harus diganti. Keputusan mengenai posisi Jaksa Agung tetap berada pada kewenangan presiden dan perlu dilihat dalam kerangka kebutuhan kelembagaan serta penegakan hukum.
Prediksi Hersubeno membuka kembali pertanyaan mengenai arah konsolidasi kekuasaan di pemerintahan Prabowo: apakah perubahan jabatan yang terjadi merupakan penyegaran birokrasi dan institusi, atau bagian dari penataan ulang keseimbangan politik setelah pergantian presiden.
Kedekatan seorang pejabat dengan Jokowi kerap menjadi bahan pembacaan politik sejak Prabowo mengambil alih pemerintahan. Namun, kedekatan tersebut tidak otomatis membuktikan adanya loyalitas politik yang bertentangan dengan kepentingan pemerintahan saat ini.
Begitu pula dengan dugaan bahwa pejabat tertentu akan dicopot. Tanpa pengumuman resmi atau bukti pendukung yang dapat diperiksa, prediksi mengenai nama-nama yang akan diganti masih sebatas analisis dan klaim narasumber.
Untuk saat ini, perhatian tertuju pada kemungkinan reshuffle Kabinet Merah Putih berikutnya dan apakah Prabowo akan melakukan perubahan lebih jauh di lembaga-lembaga strategis.
Jika perombakan kembali dilakukan, susunan pejabat yang dipertahankan, digeser, atau diganti akan menjadi petunjuk penting untuk membaca prioritas pemerintahan Prabowo. Namun, arah tersebut baru dapat dipastikan setelah keputusan resmi diumumkan. (*)
Cek berita dan artikel yang lain di Google News
Komentar