SULSELSATU.com, JAKARTA – Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Yohana Susana Yambise mengatakan, peraturan daerah yang mengatur soal poligami selama ini merugikan perempuan dan anak. Ia pun meminta Rancangan Peraturan Daerah (Qanun) Aceh tentang Hukum Keluarga yang mengatur ketentuan tentang beristri lebih dari satu juga mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi perempuan dan anak.
“Praktik poligami yang terjadi saat ini sangat merugikan perempuan dan anak. Peraturan daerah yang mengatur poligami dalam hukum keluarga berpeluang menjadikan perempuan dan anak sebagai korban,” kata Yohana, seperti dilansir Antara, Kamis (11/7/2019).
Yohana mengatakan peluang yang semakin dibuka untuk melakukan poligami akan membuat perempuan dan anak semakin rentan mengalami kekerasan.
Ia menegaskan, pada dasarnya praktik poligami merugikan perempuan dan anak. Karena itu, perlu juga aturan pencegahan kekerasan perempuan dan anak berbasis keluarga yang sesuai dengan hukum syariat yang diterapkan di Aceh.
“Kekerasan bukan hanya berbentuk fisik, tetapi juga psikologis. Perasaan seorang perempuan dan efek psikologis anak juga harus dipahami ketika suami dan bapaknya melakukan praktik poligami,” ujarnya.
Rancangan Qanun tentang Hukum Keluarga muncul di kalangan masyarakat Aceh untuk mengatur, membina, dan melaksanakan hubungan keluarga yang memiliki karakteristik sendiri, yaitu berdasarkan pada syariat Islam.
Agama Islam membolehkan poligami, dan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh serta Pemerintah Aceh memandang praktik poligami sudah ada dan terjadi di masyarakat sehingga perlu diatur secara jelas dan tegas.
Tujuan pengaturan itu disebut untuk memperketat dan mempersulit syarat-syarat agar seseorang tidak mudah dan sembarangan beristri lebih dari satu atau berpoligami.
Editor: Awang Darmawan
Cek berita dan artikel yang lain di Google News
Komentar