SULSELSATU.com, JAKARTA – Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menilai menghidupkan kembali Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) melalui amandemen UUD 1945 bertentangan dengan pemilihan langsung.
JK mengatakan, pertentangan itu karena presiden tak bisa mengkampanyekan visi misinya.
“Kalau GBHN itu dimunculkan kembali, maka efeknya adalah pemilihan presiden itu tidak bisa lagi berkampanye menyampaikan visi masing-masing,” kata JK di Kantor Wakil Presiden, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, dikutip dari Detik, Selasa (20/8/2019).
Baca Juga : Memantau Lahan di Jalan Metro Tanjung Bunga, JK: Tanah Ini Dibeli 30 Tahun Lalu
JK khawatir pemilihan langsung juga akan terganggu oleh adanya GBHN. Dia berharap wacana tersebut dimatangkan kembali.
“Karena itu, rakyat itu tidak bisa memilih lagi apa yang dia mau. Kalau pemilihan langsung, maka bagaimana mensinkronkan GBHN dengan pemilihan langsung. Ini agak bertentangan. Jadi harus disinkronkan ini,” tuturnya.
JK menegaskan rancangan pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN) akan bertentangan dengan GBHN. Dia ingin hal itu dikaji lagi.
Baca Juga : JK Ajak Lulusan Baru Jadi Pencipta Kerja: Jangan Semua Ke Kota, Bangun Desa!
“Kalau mau RPJMN, maka pemilihan langsung, jadi implikasinya di situ nanti,” tuturnya.
Editor: Hendra Wijaya
Cek berita dan artikel yang lain di Google News
Komentar