SULSELSATU.com, JAKARTA – Menkopolhukam Wiranto menyebut jumlah pengungsi yang cukup besar pasca gempa berkekuatan 6,3 skala Richter di Ambon menjadi beban bagi pemerintah pusat maupun daerah. Pengungsi ini lebih banyak berasal dari masyarakat setempat yang khawatir usai mendapat informasi tentang adanya gempa susulan yang berpotensi tsunami.
Padahal, BMKG dan instansi terkait tak pernah mengeluarkan informasi yang membuat cemas warga Ambon itu. Wiranto mengatakan, akibat menyebarnya kabar tak benar itu, jumlah pengungsi gempa di Ambon kini membengkak.
“Dari laporan yang disampaikan memang banyak sekali pengungsi, tidak sebanding dengan kerusakan yang ada di daerah. Mengapa? karena pengungsi ini ditakuti adanya informasi bahwa akan ada gempa susulan yang lebih besar, ditakuti adanya tsunami akibat gempa,” kata Wiranto, seperti dikutip dari iNews.id, Rabu (2/10/2019).
Baca Juga : Mantan Ketum Parpol Gabung PAN, Nama Wiranto Mengemuka
“Padahal tidak ada badan resmi manapun yang mengumumkan itu,” ucapnya.
Guncangan gempa di Ambon pada Kamis lalu memang tergolong kuat dan telah menyebabkan kerusakan pada sejumlah gedung di sekitar titik lokasi gempa. Bencana itu juga menelan korban 23 jiwa.
“Dari laporan kepala BNPB sekitar 700 rumah yang rusak berat ringan dan sedang, sementara ini ada 23 orang yang meninggal dunia. Langkah pemerintah pusat, BNPB, menteri sosial, dan menteri kesehatan sudah langsung melakukan langkah-langkah untuk meringankan beban dari para korban,” ujar Wiranto.
Baca Juga : Pasutri Penikam Wiranto Terancam Hukuman Mati
Akan tetapi, karena termakan berita yang belum dipastikan kebenerannya itu, kata dia, warga yang terlalu lama mengungsi telah menjadi beban bagi pemerintah. Karena itu, Wiranto meminta warga setempat untuk kembali ke rumahnya masing-masing.
“Sekarang sedang dilakukan sosialisasi bahwa tidak ada gempa susulan yang lebih besar lagi, tidak ada tsunami, diharapkan masyarakat bisa kembali ke tempat tinggal masing-masing untuk mengurangi besaran pengungsi, pengungsi terlalu besar ini sudah menjadi beban pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah,” tutur mantan panglima ABRI itu.
Editor: Awang Darmawan
Cek berita dan artikel yang lain di Google News
Komentar