SULSELSATU.com, MAKASSAR – Badan Penanggulangan Bencana (BPBD) membatalkan pengadaan helikopter siaga bencana. Besarnya biaya operasional menjadi kendala utama.
Gubernu Sulsel Nurdin Abdullah mengatakan pembatalan tersebut karena masalah anggaran. Pengadaan helikopter layak operasi membutuhkan biaya ratusan miliar.
“Jadi kemarin kita minta Pamskot AU Pangkosek AD, kita kaji ini barang, uang kita hanya Rp30 miliar, tidak bisa pak, tidak cukup, apa lagi ini barang untuk kebutuhan bencana kan, jadi kita batalin,” kata NA di Rujab Gubernur, Jalan Sungai Tangka Makassar, Jumat (29/11/2019).
Baca Juga : Pemprov Sulsel Terseret Laporan Dugaan Korupsi Anggaran 2026 ke KPK
Sebagai alternatif batalnya pengadaan helikopter siaga bencana, Nurdin berencana menempatkan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) untuk standby di lokasi rawan bencana. Selain Basarnas dia juga meminta bantuan terhadap TNI untuk ditempatkan di lokasi yang rawan bencana.
“Yang kedua, kita juga minta dari TNI, supaya ada ada TNI yang ditempatkan juga di lokasi tertentu,” pungkasnya.
Sebelumnya, Kepala BPBD Sulsel Syamsibar, sudah menyampaikan usulan anggaran pengadaan helikopter. Total Rp30 miliar untuk pengadaan helikopter.
Baca Juga : Dorong Konektivitas Logistik di KTI, Pemprov Sulsel Apresiasi Kontribusi Pelindo
Pembahasan anggaran pengadaan helikopter sendiri dibahas bersama Komisi E DPRD Sulsel yang merupakan mitra kerja dari BPBD Sulsel.
Dalam rapat itu, DPRD Sulsel belum menyetujui anggaran pengadaan helikopter karena anggaran Rp30 miliar belum cukup mendapatkan helikopter yang layak untuk operasi siaga bencana.
“Kita meminta untuk dipikirkan ulang. Kalau tidak maksimal, di angka Rp30 miliar, maka kita minta untuk ditunda saja,” kata Wakil Ketua Komisi E DPRD Sulsel, Arum Spink.
Baca Juga : Pemprov Sulsel Dukung Pengembangan Pelabuhan Pelindo
Penulis: Jahir Majid
Editor: Hendra Wijaya
Cek berita dan artikel yang lain di Google News
Komentar