Logo Sulselsatu

Aduan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pilkada 2020 di DKPP Sudah 102 Kasus

Asrul
Asrul

Selasa, 17 November 2020 10:50

Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pilkada (DKPP) Didik Supriyanto. Ist
Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pilkada (DKPP) Didik Supriyanto. Ist

SULSELSATU.com, MAKASSAR – Aduan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pilkada tahun 2020 per 11 November sudah mencapai 102 kasus.

Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pilkada (DKPP) Didik Supriyanto saat berada di Makassar mengatakan berbagai macam laporan diadukan ke pihaknya, lantaran KPU maupun Bawaslu diduga tak profesional dalam tahapan Pilkada.

“Jadi per 11 November 2020 sudah ada 102 laporan masuk ke DKPP terkait Pilkada 2020. Mereka dilaporkan tidak profesional dan melanggar kode etik,” kata Didik.

Baca Juga : Anggaran Pilkada 2024 Didesain Dua Opsi

Didik merinci tahapan yang dilaporkan ke DKPP, terbanyak adalah pemenuhan persyaratan dukungan pasangan calon, ada 33 laporan. Selanjutnya, pembentukan pengawas kabutaen/kota, kecamatan , desa/kelurahan dan TPS 20 kasus.

Sponsored by MGID

“Lalu pembentukan PPK, PPS, dan KPPS itu 19 laporan. Pendaftaran pasangan calon 9 kasus, penetapan pasangan calon 9 kasus. selanjutnya verifikasi persyarata pencalonan dan syarat calon 8 laporan. Terakhir pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih 1 kasus dan pelaksanaan kampanye juga 1 kasus,” ungkap Didik.

Didik melanjutkan bahwa, DKPP bekerja pasif, dalam artian pihaknya akan bekerja bila ada laporan dugaan pelanggaran kode etik ke DKPP.

Baca Juga : DKPP Kukuhkan 6 Anggota TPD Sulsel Secara Virtual

“Jadi berdasarkan aturan yang ada kami bekerja berdasarkan laporan, karena DKPP itu sifatnya pasif. Semua laporan yang masuk ini sudah ada yang diproses dan berjalan,” tutur dia.

Meski begitu, Didik menjelaskan bahwa DKPP tidak akan membebani KPU dan Bawaslu dalam menyelenggarakan tahapan Pilkada, sehingga 1 hari jelang pencoblosan proses laporan dihentikan sementara.

“Ini dilakukan agar teman-teman KPU dan Bawaslu bisa fokus menuntaskan Pilkada, laporan yang masuk akan kita lanjutkan setelah Pilkada selesai, karena laporan ini tidak ada masa kadaluarsanya,” tuturnya.

Baca Juga : Bawaslu Tegaskan Tetap Lakukan Pengawasan Meski Tak Ada Pilkada

Editor: Asrul

Sponsored by ADVERTNATIVE

 Komentar

 Terbaru

Adventorial23 September 2021 23:38
Kepala Bappeda Bawakan Program Zikir dan Tausiyah Pemkot Parepare di Masjid Nawing Al-Amin
SULSELSATU.com, Parepare — Pemerintah Kota Parepare tetap mengintensifkan kegiatan religius di masa pandemi Covid-19. Melalui kegiatan Zikir dan...
Video23 September 2021 23:32
VIDEO: Detik-detik Pria di Cilacap Jatuh Tersungkur Di Hadapan Jokowi
SULSELSATU.com – Seorang pria asal Kemiren, Cilacap jatuh tersungkur dihadapan Presiden Jokowi. Pria tersebut nekat terobos penjagaan Paspampres...
Metropolitan23 September 2021 22:15
Perumda Air Minum Makassar Laksanakan Instruksi BPK
SULSELSATU.com, MAKASSAR – Berdasarkan Instruksi BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) terkait air baku yang akan diolah sebagai air bersih harus teruk...
Sponsored by MGID
Video23 September 2021 22:05
VIDEO: Satpol PP di Bekasi Minta Konsumen Masuk Minimarket Pakai PeduliLindungi, Ahli: Berlebihan
SULSELSATU.com – Sosialisasi petugas Satpol PP untuk pemasangan barcode PeduliLindungi di minimarket di Bekasi dianggap berlebihan. Dalam video ...