Logo Sulselsatu

Rekanan Tidak Memenuhi Target, Plt Gubernur Sulsel: Akan Masuk Daftar Blacklist

Muh Jahir Majid
Muh Jahir Majid

Sabtu, 25 Desember 2021 12:19

Plt Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman Menyampaikan Sambutannya pada Peringatan HUT Sulsel ke-352 di Kantor DPRD Provinsi Sulsel, Selasa 19/10/2021 (Ist)
Plt Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman Menyampaikan Sambutannya pada Peringatan HUT Sulsel ke-352 di Kantor DPRD Provinsi Sulsel, Selasa 19/10/2021 (Ist)

SULSELSATU.com, MAKASSAR – Plt Gubernur Sulsel, Andi Sudirman Sulaiman menghimbau kepada para rekanan atau kontraktor yang telah terpilih dan dipercaya dalam pengerjaan proyek pada tahun 2021 ini untuk bekerja semaksimal mungkin sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Hal itu menjadi kepada rekanan yang telah terpilih. Dirinya pun bahkan menegaskan, bahwa jika tidak memenuhi target hingga akhir tahun 2021 ini akan masuk kedalam daftar hitam (blacklist).

Untuk diketahui, sanksi daftar hitam adalah sanksi yang diberikan kepada peserta pemilihan /penyedia berupa larangan mengikuti Pengadaan Barang/Jasa di seluruh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah dalam jangka waktu tertentu.

Terlebih, penegasan Andi Sudirman itu pun sesuai dalam Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/jasa Pemerintah (LKPP) Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2021 tentang pembinaan pelaku usaha pengadaan barang/jasa pemerintah.

Sponsored by MGID

Dalam peraturan tersebut termasuk didalamnya (bagian 3.1) mengenai perbuatan atau tindakan peserta pemilihan/penyedia yang dikenakan sanksi daftar hitam.

Salah satunya peserta pemilihan/penyedia dikenakan sanksi daftar hitam apabila (bagian g) penyedia yang tidak melaksanakan kontrak, tidak menyelesaikan pekerjaan, atau dilakukan pemutusan kontrak secara sepihak oleh PPK yang disebabkan oleh kesalahan penyedia barang/jasa.

“Ini ada aturan yang harus dijalankan untuk memenuhi standard kualitas serta lahirnya persaingan baru. Ketika menjadi rekanan dan tidak memenuhi target waktu, kualitas kerja maka mohon maaf OPD kami akan masukkan dalam sanksi, evaluasi hingga black list. Jadi rekanan yang tidak memenuhi target Pemprov, akan masuk daftar blacklist,” jelasnya, Sabtu (25/12/2021).

Olehnya itu, dirinya berharap, harus ada upaya-upaya percepatan dari pihak rekanan, pihak kontraktor dan tidak lupa juga konsultan pengawas untuk upaya percepatan dan menjaga kualitas pekerjaan.

“Saya berharap semua pekerjaan selesai, rampung, sesuai spek, sesuai sasaran, sesuai mutu yang ada sehingga nantinya tidak ada kegiatan yang sampai putus kontrak,” katanya.

Apalagi, saat ini dalam tender proyek telah dilakukan sistem pengacakan (random). Sehingga sistem tender lebih transparan dan bertujuan demi terselenggaranya pengadaan barang dan jasa yang fair, akuntabel dan berkualitas

Sponsored by ADVERTNATIVE

 Komentar

 Terbaru

Video20 Januari 2022 00:14
VIDEO: DPRD Sulsel Wacanakan Pembentukan Pansus Wakil Gubernur
SULSELSATU.com, MAKASSAR – DPRD Sulsel mewacanakan akan membentuk Panitia Khusus atau Pansus Wakil Gubernur Sulsel sisa masa jabatan 2018-2023. ...
OPD19 Januari 2022 23:01
Bertemu Mendikbudristek, Al Hidayat Minta Kuota Guru PPPK Ditambah
SULSELSATU.com, MAKASSAR – Anggota DPRD Kota Makassar Al Hidayat Syamsu bertemu dengan Mendikbudristek Nadiem Makarim di Jakarta, Rabu (19/1/202...
Video19 Januari 2022 22:43
VIDEO: Momen Risma Hendak Bersimpuh ke DPR RI untuk Sampaikan Permohonan Maaf
SULSELSATU.com – Menteri Sosial, Tri Rismaharini menyampaikan permohonan maaf ke Komisi VIII DPR RI. Permohonan maaf itu dilakukan atas sikap ja...
Sponsored by MGID
Nasional19 Januari 2022 22:18
Jawab Tren Kebutuhan Masyarakat, Tahun 2022 Gojek Fokus pada Dua Hal Pengembangan
SULSELSATU.com, JAKARTA – Mewujudkan komitme terus menjadi andalan mobilitas masyarakat di tengah pandemi, Gojek melakukam berbagai inovasinya d...