SULSELSATU.com, BARRU – Bupati Barru Suardi Saleh mengikuti Rapat koordinasi Menteri Dalam Negeri bersama Ketua KPK dan Ketua LKPP secara virtual di Barru Smart Centre (Basic) Kantor Bupati Barru, Senin (24/1/2022).
Dalam rakor tersebut sejumlah uraian arahan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian bersama Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri disampaikan kepada seluruh Gubernur, Bupati/Walikota dan Ketua DPRD Se-Indonesia termasuk Suardi Saleh dan Ketua DPRD Barru Lukman T yang ikut serta.
Mendagri Tito Karnavian mengatakan Tindak pidana korupsi harus ditekankan untuk dihindari. Pemerintahan yang bersih akan meningkatkan kesejahteraan ASN dan masyarakat. Ada sejumlah faktor yang menyebabkan korupsi masih merajalela di Indonesia, antara lain biaya politik dan rekrutmen ASN yang masih diwarnai sogokan.
Baca Juga : Jelang Laga Bupati Cup 2023, Ini Daftar Club yang Resmi Terdaftar
“Pelaku pidana korupsi disebabkan karena banyak sistem yang dilakukan. Ini salah satunya karena biaya politik, rekrutmen ASN dengan imbalan, integritas dan budaya. Saya yakin, kita semua tidak ingin korupsi kalau cukup, namun tidak menjamin korupsi tidak ada. Tapi kalau tidak sejahtera, korupsi pasti ada,” kata Tito
Sementara Ketua KPK Firli Bahuri mengurai jika korupsi bukan hanya kejahatan merugikan keuangan negara, bukan saja merugikan perekonomian negara, tetapi korupsi merupakan bagian dari kejahatan merampas hak rakyat dan hak asasi manusia.
Apalagi kata Dia, Kinerja penegak hukum bukan diukur dari berapa banyak kasus yang ditemukan. Harus ada pencegahan berkelanjutan agar tindak pidana korupsi tak pernah terjadi lagi.
Baca Juga : Tehnical Meeting Bupati Cup 2023 Digelar, Ini Pesan Kadispora Barru
“Sekecil apapun nominalnya uang, akan cukup jika digunakan untuk kebutuhan hidup dan Sebesar apapun nominalnya uang, tidak akan pernah cukup jika digunakan untuk memenuhi gaya hidup,” tegas Firli.
Cek berita dan artikel yang lain di Google News
Komentar