SULSELSATU.com, JAKARTA – Pemerintah rencananya bakal menerapkan kelas tunggal bagi peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN-KIS). Nantinya, kelas ini akan menggantikan kelas 1,2, dan 3 yang saat ini berlaku.
Wakil Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Slamet Budiarto mengungkapkan, dengan kebijakan penerapan kelas tunggal ini, pihak rumah sakit belum siap.
Menurutnya, hal ini akan dapat menurunkan kualitas pelayanan rumah sakit. Kata dia, selama delapan tahun tarif BPJS Kesehatan tidak pernah mengalami perubahan.
Baca Juga : Pemkot Makassar Bekerja Sama BPJS Kesehatan Beri Jaminan Bagi Seluruh Pegawai
“Padahal setiap tahun kan selalu ada increase, tapi tarif yang dibebankan kepada rumah sakit maupun klinik belum berubah, belum ada kenaikan, yang urgen adalah untuk kenaikan tarif tersebut,” ungkap dia dikutip dari CNBC Indonesia.
Perubahan kelas rawat inap BPJS Kesehatan disebut bertujuan untuk mencegah kembali terjadi defisit sebab, nantinya iuran JKN menjadi satu nilai.
Menurutnya, saat ini pemerintah terus mendorong agar keuangan BPJS Kesehatan tidak lagi mengalami defisit seperti tahun-tahun sebelumnya. Sehingga dengan penerapan kelas tunggal atau standar ini nantinya cakupan layanan juga menjadi luas.
Baca Juga : Pemprov Sulsel Siap Bersinergi Bersama BPJS Kesehatan Tingkatkan Kualitas Layanan
Meski demikian, Slamet menjelaskan bahwa defisit terjadi bukan karena skema tarif dan kelas penerima. Tetapi adanya kesamaan tarif antara pelayanan tiap-tiap rumah sakit. Ia mencontohkan, operasi usus buntu di rumah sakit tipe D akan berbeda dengan rumah sakit tipe C dan berbeda dengan rumah tipe A atau tipe B.
“Makanya pengurus besar IDI pernah mengusulkan untuk single tarif. Bukan single kelas, tapi tarif. Misalnya operasi usus buntu mau di rumah sakit tipe D, C, B, maupun tipe A tarifnya sama. Tapi pemerintah justru mengartikan lain, kelasnya yang distandarkan,” ungkap dia.
Cek berita dan artikel yang lain di Google News
Komentar