Logo Sulselsatu

Penerapan Kelas Tunggal BPJS Kesehatan, IDI: Dapat Menurunkan Kualitas Pelayanan RS

Sri Wahyu Diastuti
Sri Wahyu Diastuti

Sabtu, 05 Februari 2022 18:15

Kartu BPJS Kesehatan jadi syarat baru untuk transaksi jual beli tanah (Sulselsatu/Kink Kusuma Rein)
Kartu BPJS Kesehatan jadi syarat baru untuk transaksi jual beli tanah (Sulselsatu/Kink Kusuma Rein)

SULSELSATU.com, JAKARTA – Pemerintah rencananya bakal menerapkan kelas tunggal bagi peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN-KIS). Nantinya, kelas ini akan menggantikan kelas 1,2, dan 3 yang saat ini berlaku.

Wakil Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Slamet Budiarto mengungkapkan, dengan kebijakan penerapan kelas tunggal ini, pihak rumah sakit belum siap.

Menurutnya, hal ini akan dapat menurunkan kualitas pelayanan rumah sakit. Kata dia, selama delapan tahun tarif BPJS Kesehatan tidak pernah mengalami perubahan.

Baca Juga : BRI dan BPJS Kesehatan Sinergi untuk Tingkatkan Infrastruktur Kesehatan Nasional

“Padahal setiap tahun kan selalu ada increase, tapi tarif yang dibebankan kepada rumah sakit maupun klinik belum berubah, belum ada kenaikan, yang urgen adalah untuk kenaikan tarif tersebut,” ungkap dia dikutip dari CNBC Indonesia.

Perubahan kelas rawat inap BPJS Kesehatan disebut bertujuan untuk mencegah kembali terjadi defisit sebab, nantinya iuran JKN menjadi satu nilai.

Menurutnya, saat ini pemerintah terus mendorong agar keuangan BPJS Kesehatan tidak lagi mengalami defisit seperti tahun-tahun sebelumnya. Sehingga dengan penerapan kelas tunggal atau standar ini nantinya cakupan layanan juga menjadi luas.

Baca Juga : Pemkot Makassar Bekerja Sama BPJS Kesehatan Beri Jaminan Bagi Seluruh Pegawai

Meski demikian, Slamet menjelaskan bahwa defisit terjadi bukan karena skema tarif dan kelas penerima. Tetapi adanya kesamaan tarif antara pelayanan tiap-tiap rumah sakit. Ia mencontohkan, operasi usus buntu di rumah sakit tipe D akan berbeda dengan rumah sakit tipe C dan berbeda dengan rumah tipe A atau tipe B.

“Makanya pengurus besar IDI pernah mengusulkan untuk single tarif. Bukan single kelas, tapi tarif. Misalnya operasi usus buntu mau di rumah sakit tipe D, C, B, maupun tipe A tarifnya sama. Tapi pemerintah justru mengartikan lain, kelasnya yang distandarkan,” ungkap dia.

Cek berita dan artikel yang lain di Google News

Yuk berbagi informasi tentang Sulawesi Selatan dengan join di group whatsapp : Citizen Journalism Sulsel

 Youtube Sulselsatu

 Komentar

 Terbaru

Makassar19 November 2026 15:27
Pelindo Bangun Sumur Bor untuk Nelayan di Kelurahan Buloa Makassar
Keterbatasan air bersih masih menjadi persoalan bagi masyarakat pesisir di sekitar kawasan Makassar New Port (MNP)....
Hukum19 November 2026 14:49
Menang Gugatan GMTD, PT Hadji Kalla Siapkan Laporan Pidana Dugaan Pemalsuan Surat Tanah
SULSELSATU.com, MAKASSAR – PT Hadji Kalla dinyatakan menang dalam gugatan perbuatan melawan hukum (PMH) yang diajukan PT Gowa Makassar Tourism Devel...
Metropolitan19 November 2026 13:45
Munafri Bawa Inovasi Lontara+ Berkibar di Nasional, Kota Makassar Raih Terbaik I Dari Bappenas RI
SULSELSATU.com, JAKARTA – Upaya Pemerintah Kota Makassar menghadirkan pelayanan publik yang semakin mudah diakses masyarakat berbuah prestasi di...
Ekonomi19 November 2026 10:01
Festival Tring Pegadaian Hadir di Makassar, Ajak Warga Naik Kelas Lewat Investasi Emas
PT Pegadaian Kantor Wilayah VI Makassar mengajak masyarakat semakin akrab dengan layanan keuangan digital dan investasi emas melalui Festival Tring by...