Logo Sulselsatu

Pasal 433 KUHPerdata Terkait Pengampuan Disabilitas Tidak Lagi Relevan, PJS Ajukan Uji Materi

Sri Wahyudi Astuti
Sri Wahyudi Astuti

Sabtu, 17 September 2022 15:25

Disabilitas mental (dokumen: ist).
Disabilitas mental (dokumen: ist).

SULSELSATU.com, NASIONALPerhimpunan Jiwa Sehat (PJS) menilai pasal 433 KUHPerdata berasal dari stigma lama yang diberikan kepada penyandang disabilitas mental. Difabel mental dianggap tidak mampu melakukan perbuatan-perbuatan tertentu termasuk perbuatan hukum untuk dirinya sendiri.

Pengampuan adalah keadaan ketika seseorang karena sifat-sifat pribadinya dianggap tidak sanggup untuk bertindak di dalam lalu lintas hukum. Pengampuan membawa dampak hilangnya kapasitas dan pengakuan hukum bagi penyandang disabilitas mental untuk melakukan tindakan hukum dan memperjuangkan hak-haknya.

Menilai hal tersebut, PJS mengajukan uji materi pasal 433 Kitab Undang-undang Hukum Perdata tentang ketentuan pengampuan bagi penyandang disabilitas mental.

PJS menilai, pengampuan tidak lagi relevan dengan UUD 1945 dan konvensi PBB mengenai hak penyandang disabilitas (UNCRPD) yang sudah diratifikasi Indonesia sejak 2011.

Pengampuan lahir dari paradigma charity based atau berbasis pada rasa kasihan. Charity based inilah yang kemudian mengantarkan pada konsep pengampuan yang bertujuan untuk mewakili seorang dengan keterbatasan fisik maupun mental dalam mengambil keputusan atau perbuatan hukum (substituted decision making).

“Pasal 433 KUHPerdata yang dibentuk pada abad ke-18 sudah tidak sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan pengobatan serta pengakuan terhadap hak asasi manusia. Penyandang disabilitas mental dengan dukungan obat-obatan, keluarga dan sosial yang baik akan mampu menjalankan aktifitas seperti orang-orang lainya,” tulis PJS dalam siaran pers, Selasa (13/9/2022).

Pengampuan membawa dampak hilangnya kapasitas dan pengakuan hukum bagi penyandang disabilitas mental untuk melakukan tindakan hukum dan memperjuangkan hak-haknya.

“Paradigma substituted decision making yang digunakan dalam pengampuan berpotensi menghilangkan kapasitas hukum diri seseorang,” tulis PJS.

PJS memaparkan, sekalipun sedang mengalami kekambuhan, penyandang disabilitas mental tetap bisa mengambil keputusan dengan dibantu dan difasilitasi oleh pihak-pihak yang bisa dipercaya yang dikenal dengan istilah supported decision making.

Penulis : Muhammad Junaedi

 Komentar

 Terbaru

Video06 Oktober 2022 20:06
VIDEO: Tembok MTSN 19 Pondok Labu Roboh saat Banjir, 3 Siswa Dikabarkan Meninggal
SULSELSATU.com – Banjir terjadi di sejumlah wilayah Jakarta pada Kamis (6/10) sore. Hingga mengakibatkan tembok MTSN 19 Pondok Labu, Insiden rob...
OPD06 Oktober 2022 20:04
Program Ipal Komunal Pemkot Makassar Jadi Percontohan di Indonesia
SULSELSATU.com, MAKASSAR – Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengelolaan Air Limbah (PAL) Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar melakukan rapat bersama T...
Nasional06 Oktober 2022 19:08
Dukung Pengurangan Emisi, Program BRI Menanam Proyeksikan Penyerapan Karbon Hingga 108 Ribu Ton CO2
SULSELSATU.com, JAKARTA – PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BRI) turut ambil bagian dalam mendukung ketahanan iklim melalui penyerapan emisi karbon. Sal...
Makassar06 Oktober 2022 18:56
Fatmawati Rusdi Buka High Level Meeting TPID Kota Makassar
SULSELSATU.com, MAKASSAR – Wakil Wali Kota Makassar, Fatmawati Rusdi menekankan pentingnya kolaborasi semua pihak dalam mengendalikan laju infla...