SULSELSATU.com, MAKASSAR – Wakil Wali Kota Makassar Fatmawati Rusdi hadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengawasan Intern (Wasin) Pemerintah Tahun 2023 secara virtual yang dibuka secara langsung oleh Presiden RI, Joko Widodo, Rabu (14/6/2023).
Presiden RI menyampaikan situasi dunia yang sedang sulit, bahkan di negara Eropa secara teknikal telah masuk ke resesi. Untuk itu diharapkan dalam penggunaan belanja dari APBN dan APBD harus produktif.
“Untuk wujudkan Indonesia Emas, tidaklah mudah, butuh peran pengawasan. Pastikan bahwa segala program yang telah diprogramkan sampai ke rakyat,” lanjut Jokowi dalam sambutannya.
Baca Juga : Operasi Lutut Robotik Pertama di Indonesia Timur Kini Hadir di Siloam Hospitals Makassar
Menurutnya saat ini sudah saatnya berfokus pada hasil, bukan pada prosedural.
Rapat ini diikuti oleh jajaran menteri dan kepala lembaga pemerintahan se Indonesia, dengan mengangkat tema Kawal Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi.
Wakil Wali Kota Makassar Fatmawati Rusdi didampingi oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Andi Muh Yasir, dan Kepala Inspektorat Kota Makassar, Andi Asma Zulistia Ekayanti.
Baca Juga : Maju Pilketos SMA Bosowa Makassar, Muqaddimal Mukrimin Siapkan Visi Misi Kembangkan Potensi Siswa
Selepas pelaksanaan Rakornas, Fatmawati Rusdi menyampaikan bahwa Kota Makassar telah melakukan pembinaan dan pendampingan kepada seluruh OPD dalam melaksanakan berbagai kegiatan, ataupun penggunaan anggaran oleh Inspektorat, sehingga pengawasan bukan hanya di akhir, dan diharapkan dapat sejalan dengan instruksi Presiden RI.
“Makassar tentunya siap untuk melaksanakan segala arahan dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, guna pengoptimalan penggunaan anggaran,” ujar Fatmawati.
Hal senada diungkapkan Kepala Inspektorat Kota Makassar, Andi Asma Zulistia Ekayanti, yang menyampaikan terkait pengawasan melalui Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP).
Baca Juga : Bertema Double One dan Double Impact, SMP Telkom Makassar Maknai Usia 11 Tahun Jadi Gerakan
“APIP melakukan pendampingan, pengawasan sejak awal, memastikan program Kepala Daerah akan mendapatkan hasil sebagaimana diharapkan. Hal tersebut dilihat pada RPJMD yang diturunkan menjadi RENSTRA kepada OPD. Pengawalan diawal bukan diakhir sehingga hal-hal yang berindikasi penyimpangan, pengabaian, kelalaian dapat dicegah diawal,” ujarnya.
Cek berita dan artikel yang lain di Google News
Komentar