SULSELSATU.com, MAKASSAR – Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar melalui Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar ingatkan seluruh pengusaha dan perusahaan swasta untuk membayar Tunjangan Hari Raya (THR) 2024 kepada pegawai tepat waktu.
Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar Nielma Palamba mengatakan, pemberian THR untuk pegawai atau karyawan paling lambat H-7 jelang lebaran Idulfitri.
“Pemberian THR bagi para pekerja di sektor swasta adalah wajib dibayarkan oleh pengusaha atau perusahaan,” ujarnya, Senin (25/3/2024).
Baca Juga : Bank Sampah hingga RT/RW Disiapkan, Pemkot Makassar Perkuat Gerakan Pilah Sampah
Neilma menekankan, pihaknya akan turun melakukan sosialisasi guna mengingatkan para pengusaha atau perusahaan membayar THR sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat.
“Iya, kita akan turun melakukan sosialisasi terkait hak karyawan,” jelas Neilma.
Dirinya juga menjelaskan kriteria karyawan yang berhak mendapatkan THR satu bulan gaji, yaitu pekerja yang minimal 12 bulan atau satu tahun di perusahaan yang bersangkutan.
Baca Juga : Kabar Gembira! Olymrun 2026 Hadir di Makassar, Siapkan Hadiah Rp150 Juta
Sementara itu, untuk perusahaan yang belum mampu memberikan THR untuk karyawan atau pekerjanya, Neilma meminta untuk menjelaskan secara detail permasalahan kepada dinas ketenagakerjaan dan kepada karyawannya.
“Harus transparan karena ada hak karyawan didalamnya,”pungkas Neilma.
Dikutip dari aturan terkait pelaksanaan THR pada Senin (25/3/2024), pemberian THR merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pengusaha kepada pekerja, sebagaimana diatur dalam PP No.36/2021 dan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No.6/2016.
Baca Juga : Warga dan Mahasiswa Pasang Baliho Penolakan PSEL di Tamalanrea, Pertanyakan Izin Amdal
Melalui Surat Edaran Menaker Nomor M/2/HK.04/III/2024 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya Keagamaan Tahun 2024 Bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan, Ida menyebut bahwa THR diberikan kepada pekerja yang telah mempunyai masa kerja satu bulan secara terus menerus atau lebih, dan memiliki hubungan kerja dengan pengusaha berdasarkan perjanjian kerja waktu tidak tertentu (PKWTT) atau perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT).
Cek berita dan artikel yang lain di Google News
Komentar