Logo Sulselsatu

Dewan Soroti Penerimaan Pajak Daerah dan Pengelolaan Kekayaan Tak Optimal

Asrul
Asrul

Senin, 24 Juni 2024 09:20

Anggota DPRD Makassar Fraksi PPP Muliati. Ist
Anggota DPRD Makassar Fraksi PPP Muliati. Ist

SULSELSATU.com, MAKASSAR – Anggota DPRD Kota Makassar dari Fraksi PPP, Muliati, memberikan penjelasan terkait pemandangan umum fraksinya terhadap penjelasan Wali Kota Makassar tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023.

Penjelasan tersebut disampaikan Muliati dalam rapat paripurna ketujuh masa persidangan ketiga tahun sidang 2023/2024 DPRD Kota Makassar, pada Jumat (21/6/2024).

Dalam rapat tersebut, Muliati menyampaikan beberapa poin penting yang menjadi perhatian Fraksi PPP berdasarkan penjelasan Wali Kota Makassar.

Baca Juga : PDIP Dorong APBD Perubahan Makassar Lebih Berpihak pada Warga

Poin pertama yang disampaikan oleh Muliati adalah terkait rincian realisasi penerimaan pendapatan daerah Tahun Anggaran 2023. Ia mengungkapkan bahwa terdapat beberapa item yang perlu mendapat perhatian serius.

Sebut saja nilai pajak daerah yang hanya terealisasi sebesar Rp1,3 triliun lebih dari target Rp1,48 triliun lebih atau 91,21 persen.

“Kemudian dari target sebesar 204,12 miliar lebih atau 33,56% juga terjadi penurunan dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, yang hanya terealisasi sebesar 27,20 miliar lebih dari target sebesar 88,26 miliar lebih atau 30,82%. Mohon penjelasan terkait hal ini,” tegas Muliati.

Baca Juga : RDP Tuntas, Komisi D DPRD Makassar Rekomendasikan Penutupan RSIA Paramount

Selanjutnya, Muliati menyoroti belanja modal. Ia menjelaskan bahwa modal yang secara kumulatif dianggarkan sebesar 1,45 triliun lebih sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2023 hanya dapat direalisasikan sebesar 1,13 triliun lebih atau sebesar 77,47%.

“Mohon penjelasannya atas penurunan belanja modal ini, karena belanja modal sangat dibutuhkan oleh masyarakat khususnya untuk pembiayaan infrastruktur serta program-program lain ataupun kegiatan yang bisa membantu mempercepat pemulihan ekonomi,” tegasnya.

Penjelasan Muliati ini mencerminkan perhatian Fraksi PPP terhadap pentingnya optimalisasi pendapatan daerah dan efisiensi belanja modal untuk kemajuan Kota Makassar.

Baca Juga : Dinilai Lalai Melakukan Pengawasan ke RSIA Paramaount, Ismail Minta Kadinkes Makassar Dievaluasi

Fraksi PPP berharap agar penurunan pendapatan dan belanja modal ini bisa segera diatasi demi kesejahteraan masyarakat dan keberlanjutan pembangunan di Kota Makassar.

Cek berita dan artikel yang lain di Google News

Penulis : Andi Baso Mappanyompa
Yuk berbagi informasi tentang Sulawesi Selatan dengan join di group whatsapp : Citizen Journalism Sulsel

 Youtube Sulselsatu

 Komentar

 Terbaru

Nasional05 November 2026 06:58
Ditjen Minerba Apresiasi Kontribusi PNBP Vale Indonesia
PT Vale Indonesia Tbk menerima apresiasi dari Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara (Ditjen Minerba) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ES...
Ekonomi04 November 2026 20:56
OJK dan Bank Sulselbar Kolaborasi Perluas Akses Keuangan Syariah
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama Bank Sulselbar memperkuat kolaborasi dengan ulama, akademisi, pemerintah daerah, dan industri jasa keuangan untuk...
News04 November 2026 20:49
PLN Matangkan Sewa Lahan PLTMG Baubau 2
PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan (UIP) Sulawesi mematangkan draf perjanjian sewa lahan milik Pemerintah Kota Baubau untuk mendukung pembangunan...
Nasional04 November 2026 20:45
STFT Jakarta Soroti Enam Krisis Bangsa
Sivitas Akademika Sekolah Tinggi Filsafat Theologi (STFT) Jakarta menyampaikan kritik terhadap sejumlah persoalan sosial, ekonomi, lingkungan, dan dem...