Logo Sulselsatu

Polisi Geledah 5 Kantor SKPD Gowa, Sita Dokumen Kasus Korupsi Seragam Sekolah Rp16 M

ridwan ridwan
ridwan ridwan

Kamis, 30 Juli 2026 20:10

istimewa
istimewa

SULSELSATU.com, GOWA – Polda Sulawesi Selatan (Sulsel) menggeledah lima kantor Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gowa, dalam penyelidikan dugaan korupsi pengadaan seragam sekolah untuk jenjang SD dan SMP senilai Rp 16 miliar. Dari penggeledahan tersebut, penyidik menyita sejumlah dokumen yang diduga berkaitan dengan perkara tersebut.

Penggeledahan berlangsung pada Kamis (30/7/2026) mulai pukul 14.00 Wita, yang dilakukan oleh penyidik Subdirektorat Tindak Pidana Korupsi (Tipidkor) Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditkrimsus) Polda Sulsel. Lima kantor SKPD Gowa yang digeledah meliputi Kantor Sekretariat Daerah (Setda), Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD), dan Dinas Pendidikan.

“Saya sampaikan bahwa hari ini, Kamis 30 Juli Subdit Tipidkor melaksanakan penggeledahan di Kabupaten Gowa, lima titik, mulai dari Kantor Sekda, Inspektorat, Bappeda, BPKD dan Dinas Pendidikan,” kata Kasubdit Tipidkor Ditreskrimsus Polda Sulsel, AKBP Jufri kepada wartawan usai penggeledahan.

Baca Juga : Selain Dinas Pendidikan Gowa, Polda Sulsel Juga Geledah Kantor Sekda, Inspektorat, Bappeda dan BPKD

Jufri mengatakan penggeledahan tersebut dilakukan untuk mendukung proses penyidikan dugaan korupsi pengadaan seragam sekolah di Dinas Pendidikan Kabupaten Gowa.

“Ini kami lakukan terkait untuk mendukung penanganan kasus pengadaan seragam di dinas Pendidikan Kabupaten Gowa yang sedang kami tangani,” ujarnya.

Jufri menyebut, pihaknya menyita sejumlah barang bukti dalam penggeledahan tersebut. Barang bukti yang diamankan berupa surat dan dokumen yang berkaitan dengan proyek pengadaan seragam sekolah.

Baca Juga : Diperiksa Selama 8 Jam, Bupati Gowa Husniah Talenrang Dicecar 18 Pertanyaan

“Beberapa bukti surat-surat, dokumen yang ada kaitannya dengan pengadaan seragam dan lain-lain,” pungkasnya.

Sebelumnya diberitakan, Bupati Gowa Husniah Talenrang telah diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi pengadaan seragam sekolah jenjang SD dan SMP tahun anggaran 2025 di Mapolda Sulsel, Rabu (29/7). Husniah menjalani pemeriksaan selama sekitar delapan jam, mulai pukul 13.00 hingga 21.00 Wita.

“Saat ini sudah ada beberapa saksi yang diperiksa. Termasuk hari ini salah satunya adalah Bupati Gowa dan itu diperiksa selaku saksi,” ujar Kabid Humas Polda Sulsel Kombes Didik Supranoto kepada wartawan di Mapolda Sulsel, Rabu (29/7/2026) sore.

Selama pemeriksaan, penyidik mengajukan 18 pertanyaan kepada Husniah. Seluruh pertanyaan tersebut berkaitan dengan proyek pengadaan seragam sekolah.

“”Pertanyaan sekitar 18 pertanyaan mungkin (terkait dugaan korupsi proyek seragam sekolah),” singkat kuasa hukum Husniah, Amirullah kepada wartawan usai mendampingi Kliennya menjalani pemeriksaan, Rabu (29/7/2026) malam. (*)

Cek berita dan artikel yang lain di Google News

Penulis : Zulkarnain
Yuk berbagi informasi tentang Sulawesi Selatan dengan join di group whatsapp : Citizen Journalism Sulsel

 Youtube Sulselsatu

 Komentar

 Terbaru

Otomotif29 Oktober 2026 17:56
Toyota Hadirkan T Intouch with Toyota Remote di Innova Zenix
Kalla Toyota memperkenalkan teknologi konektivitas terbaru T Intouch with Toyota Remote yang memungkinkan pemilik mengakses dan mengontrol sejumlah fu...
Aneka29 Oktober 2026 14:44
Asmo Sulsel Ingatkan Pentingnya Servis Motor Berkala
Astra Motor Sulawesi Selatan (Asmo Sulsel) mengingatkan konsumen Honda agar melakukan perawatan sepeda motor sejak awal pemakaian untuk menjaga perfor...
Bisnis29 Oktober 2026 14:11
Indosat Raup Pendapatan Rp45,8 Triliun hingga September 2026
PT Indosat Tbk (Indosat Ooredoo Hutchison) membukukan pendapatan Rp45,8 triliun sepanjang sembilan bulan pertama 2026....
Ekonomi29 Oktober 2026 13:53
OJK Perkuat Riset untuk Dorong Pertumbuhan Ekonomi
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memperkuat pemanfaatan riset berbasis bukti dalam perumusan kebijakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional dan pe...